Pemdes Tenam Bungkuk Gelar Musyawarah RKPDes Tahun Anggaran 2027, Bahas Rencana Pembangunan Desa

Oktober 22, 2026 Nopri Daerah 0

IMG-20261022-WA0027

MUARA ENIM, SELIDIKKASUS.COM – Pemerintah Desa Tenam Bungkuk, Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT), Kabupaten Muara Enim, menggelar Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pihak kecamatan, Muhammad Royan, Pendamping Desa Rian Okta, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Kepala Desa Tenam Bungkuk Darul Hakim, serta perangkat desa.

Musyawarah berlangsung dengan kondusif. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah poin pembahasan terkait rencana pembangunan desa menjadi perhatian bersama, khususnya pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.

Musyawarah RKPDes ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2027. Melalui forum tersebut, pemerintah desa bersama unsur masyarakat diharapkan dapat menyampaikan usulan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Dengan adanya musyawarah ini, diharapkan perencanaan pembangunan Desa Tenam Bungkuk pada tahun 2027 dapat berjalan terarah, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah desa juga diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam menentukan skala prioritas pembangunan demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan warga Desa Tenam Bungkuk.

Lp:Erwin melayang

Jumlah Pembaca: 26

Leave a Reply Batalkan balasan

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Copyright © 2026 | WordPress Theme by MH Themes