Manggarai Timur, selidikkasus.com – Ketua Lembaga Pengkajian Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Nusa Tenggara Timur, Marsel Ahang, SH, angkat bicara menanggapi aksi sejumlah pengungsi korban gempa bumi di Kampung Tengku Leda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, yang membakar tenda darurat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (24/8/2026).
Peristiwa itu terjadi setelah warga kecewa lantaran tidak sempat ditemui oleh salah satu kepala daerah yang berkunjung membawa bantuan ke lokasi gempa. Kepala daerah tersebut sebelumnya dijadwalkan menyapa warga di dua kampung, Lamba Keli dan Tengku Leda, masing-masing selama 30 menit. Namun kunjungan di Lamba Keli molor hingga menghabiskan alokasi waktu satu jam, sehingga agenda ke Tengku Leda batal dan rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi lain. Camat Lamba Leda, Vitalis Edmundus Buru Lana, membenarkan dua tenda keluarga bantuan BNPB dibakar warga dalam insiden yang sempat viral di media sosial tersebut, dan menyebut situasi sudah kondusif setelah pihaknya turun memberi klarifikasi kepada warga.
Menanggapi peristiwa ini, Marsel Ahang menyesalkan sikap sebagian warga yang melampiaskan kekecewaan dengan cara membakar bantuan. Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam aksi tersebut baik benar korban terdampak gempa maupun bukan semestinya menyadari bahwa kepala daerah yang datang membawa bantuan itu berasal dari provinsi lain, bukan dari NTT sendiri.
“Kita harus bersyukur ada kepala daerah dari luar NTT yang peduli dan mau repot-repot datang membawa bantuan untuk korban gempa di sini. Aksi membakar bantuan seperti itu sangat kami sesalkan, kesannya seperti masyarakat tidak pernah menerima apa-apa,” ujar Ahang.
Ahang menegaskan, jika masyarakat memang hendak menyampaikan kekecewaan atau protes soal penanganan bencana, sasarannya semestinya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi NTT, bukan kepada kepala daerah dari provinsi lain yang datang membantu. Ia menilai Gubernur NTT, Melki Laklalena, semestinya menjadi pihak pertama yang hadir menemui setiap kelompok masyarakat terdampak di lapangan, mengingat wilayah tersebut berada di bawah tanggung jawabnya.
“Kalau masyarakat NTT mau melakukan aksi protes, semestinya arahkan ke Gubernur NTT, karena beliau yang memiliki wilayah ini. Gubernur Melki Laklalena semestinya juga malu, dan seharusnya beliau sendiri yang turun mengunjungi setiap kelompok masyarakat korban gempa, jangan sampai warga justru kecewa kepada tamu yang datang membantu,” kata Ahang.
Ia berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun provinsi agar koordinasi lapangan dalam penyaluran bantuan dan kunjungan pejabat ke lokasi bencana dapat diatur lebih matang, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan yang berujung pada aksi-aksi yang merugikan warga sendiri.
Penulis/Editor : ntt