*Pekanbaru, 11 Juni 2026* – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas se-lingkungan Universitas Islam Riau menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (11/6/2026) sebagai bentuk “evaluasi terhadap 600 hari pemerintahan Prabowo–Gibran.” Aksi ini merupakan wujud tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Selama 600 hari pemerintahan berjalan, mahasiswa menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang belum memperoleh penyelesaian secara nyata. Kondisi ekonomi nasional menghadapi tekanan akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, serta bertambahnya beban hidup rakyat. Di sisi lain, pemerintah dinilai lebih banyak membangun narasi keberhasilan dibandingkan menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurut BEM UIR, besarnya alokasi anggaran harus diiringi dengan efektivitas pelaksanaan, transparansi pengelolaan, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Program strategis nasional tidak boleh menjadi ruang pemborosan anggaran, apalagi membuka peluang penyalahgunaan wewenang maupun kepentingan politik.
Selain persoalan ekonomi, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam aksi ini. Mahasiswa menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari sulitnya akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan sarjana pendidikan, masih banyaknya sekolah dengan kondisi infrastruktur yang rusak, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, hingga tingginya angka anak putus sekolah. Padahal pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Koordinator Umum aksi sekaligus Presiden Mahasiswa UIR, **Muhammad Ramadhanu Hasibuan**, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk kritik, melainkan evaluasi atas berbagai kebijakan pemerintah selama hampir dua tahun masa pemerintahan.
“Enam ratus hari merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan arah dan hasil sebuah pemerintahan. Namun hingga hari ini, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, nilai rupiah melemah, berbagai program strategis menyerap anggaran besar namun efektivitasnya dipertanyakan, sementara persoalan pendidikan masih belum menjadi prioritas yang benar-benar diselesaikan. Oleh karena itu, kami hadir membawa aspirasi rakyat dan menuntut pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dijalankan.”
Dalam aksi tersebut, BEM UIR bersama BEM Fakultas se-lingkungan UIR menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Hentikan pemborosan anggaran negara yang tidak berdampak dan segera hadirkan kebijakan untuk memperkuat rupiah.
2. Berhenti menjual narasi keberhasilan, segera hasilkan solusi konkret untuk menjawab persoalan ekonomi rakyat.
3. Bersihkan Badan Gizi Nasional dari korupsi dan kepentingan politik.
4. Jika tidak efektif, hentikan dan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
5. Hentikan sentralisasi ekonomi desa, jangan jadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai proyek mahal yang membebani rakyat.
6. Permudah akses dan wajibkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi sarjana pendidikan untuk menjamin profesionalisme guru serta mengatasi ketimpangan akses sertifikasi pendidik.
7. Tetapkan status darurat nasional untuk perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak.
8. Hentikan angka anak putus sekolah melalui program intervensi nasional yang terukur.
9. Audit dan buka secara transparan penggunaan 20 persen anggaran pendidikan nasional kepada publik.
Melalui aksi bertajuk *”Evaluasi 600 Hari Kinerja Prabowo–Gibran”*, BEM UIR menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa agar setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, dikelola secara transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
BEM UIR berharap pemerintah menjadikan evaluasi ini sebagai masukan untuk memperbaiki arah kebijakan nasional, khususnya dalam memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
**Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!**