MUARA ENIM, Selidikkasus.com – Sebuah proyek pembangunan saluran irigasi Ataran Sawa Penyengat di Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim, yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2024 kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Alam Bukit Barisan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp494.208.965,00 tersebut bahkan belum sempat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ironisnya, bangunan yang baru selesai dikerjakan itu kini telah mengalami kerusakan parah dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi, kondisi fisik saluran irigasi tampak sangat memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan mengalami keretakan, ambles, serta dinding penahan yang ambruk. Pondasi bangunan juga dinilai tidak kokoh dan konstruksi terlihat lemah.
Padahal, proyek tersebut tergolong baru dan seharusnya masih dalam kondisi baik serta mampu menunjang kebutuhan irigasi bagi lahan pertanian masyarakat.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat dari masyarakat bahwa pekerjaan dilakukan secara asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun standar mutu konstruksi yang telah ditetapkan. Warga juga mempertanyakan kualitas material yang digunakan serta pengawasan selama proses pelaksanaan pekerjaan.
“Benar-benar proyek siluman. Belum sempat kami merasakan manfaatnya untuk mengairi sawah dan ladang, bangunannya sudah rusak berantakan seperti ini. Jelas sekali pekerjaan ini tidak berkualitas dan terkesan asal jadi. Uang negara yang digunakan cukup besar, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar salah seorang warga.
Di tengah sorotan terhadap kondisi bangunan tersebut, masyarakat juga mengungkapkan bahwa pihak pelaksana proyek disebut akan membantu menyediakan pipa paralon untuk mengalirkan air ke area persawahan warga. Namun, rencana tersebut justru menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Menurut warga, proyek saluran irigasi yang dibangun dengan anggaran hampir setengah miliar rupiah itu seharusnya sudah mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana pengairan tanpa harus bergantung pada bantuan pipa tambahan. Warga menilai penggunaan paralon hanya menjadi solusi sementara dan tidak menjawab persoalan utama terkait kualitas bangunan yang kini mengalami kerusakan.
“Kalau memang bangunan irigasinya dibuat sesuai perencanaan dan spesifikasi, seharusnya air bisa mengalir melalui saluran yang telah dibangun. Kenapa sekarang harus dibantu lagi dengan paralon? Ini yang membuat kami semakin mempertanyakan kualitas pekerjaan tersebut,” ungkap warga.
Masyarakat pun menuntut kejelasan serta mempertanyakan tanggung jawab pihak pelaksana PT Alam Bukit Barisan, pengawas lapangan, hingga pihak pemerintah yang memberi amanah. Masyarakat menduga kuat adanya penyimpangan, mark up, hingga permainan anggaran yang mengakibatkan hasil pekerjaan jauh dari harapan.
Tidak hanya itu, warga secara tegas menantang aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk berani turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Warga ingin transparansi penuh, mulai dari kualitas bahan, proses pengerjaan, hingga kesesuaian dengan anggaran yang dikeluarkan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tantang penegak hukum berani turun sidak, buktikan kebenarannya. Jangan biarkan uang rakyat habis percuma dan merugikan negara serta masyarakat. Kami tidak akan diam saja, keadilan harus ditegakkan dan kerugian harus dikembalikan,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan maupun tanggapan resmi dari pihak pelaksana maupun pemerintah daerah terkait kondisi memprihatinkan proyek yang telah menghabiskan dana negara tersebut. Warga berharap permasalahan ini segera ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.(tim)
Leave a Reply