Kupang – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) mengecam keras keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena yang mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp 1 miliar untuk kegiatan retret pejabat Pemerintah Provinsi. Marsel Ahang, SH, selaku Ketua LPPDM Manggarai, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat NTT yang masih berjuang dengan berbagai permasalahan mendasar.
“Ini adalah wujud nyata ketidakpekaan pemerintah terhadap realitas rakyat. Di satu sisi, tingkat kemiskinan di NTT masih tinggi, angka stunting mencapai level mengkhawatirkan, kualitas pendidikan terpuruk, namun pejabat malah asyik berretret dengan anggaran fantastis,” tegas Marsel Ahang, Sabtu (27/9/2025). Ia menekankan bahwa NTT masih menjadi provinsi dengan tingkat stunting tertinggi di Indonesia, mencapai 35,3%, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengalokasian anggaran.
Ketua LPPDM mengkritisi ironi penggunaan anggaran tersebut dengan menyatakan, “Bagaimana bisa pemerintah menghabiskan Rp 1 miliar untuk retret, sementara ribuan anak di NTT masih mengalami stunting. Ini adalah bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan.” Menurutnya, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk program gizi anak, perbaikan akses air bersih, atau pembangunan fasilitas kesehatan yang langsung menyentuh akar masalah stunting.
Marsel Ahang juga menyoroti kondisi pendidikan di NTT yang masih jauh dari standar nasional. “Kita masih memiliki banyak sekolah yang kekurangan guru, fasilitas belajar yang tidak memadai, dan akses pendidikan yang terbatas. Namun dana miliaran justru digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa dana Rp 1 miliar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, pembangunan perpustakaan desa dengan program literasi, pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, atau perbaikan infrastruktur sekolah di daerah terpencil.
Terkait permasalahan kemiskinan struktural, Ketua LPPDM menegaskan bahwa NTT masih berjuang melawan kemiskinan yang kompleks. “Tingkat kemiskinan yang masih tinggi membutuhkan program-program konkret yang langsung menyentuh masyarakat grassroot, bukan retret pejabat yang hanya menghabiskan anggaran,” ungkapnya. Ia menilai bahwa pemerintah NTT seharusnya lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan UMKM, dan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis/Editor : by selidikkasus