Keputusan Gubernur NTT Melki Laka Lena yang mengalokasikan anggaran Rp 2,6 miliar untuk membangun gedung SAMSAT di lahan Balai Benih Ikan (BBI) yang terletak di Redong, Kecamatan Langke Rembong menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap potensi ekonomi daerah yang sesungguhnya. Rencana pembangunan yang akan dimulai Agustus 2025 ini bukan hanya menghilangkan aset produktif milik rakyat Manggarai, tetapi juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurang visioner.
Balai Benih Ikan yang akan dikorbankan sesungguhnya memiliki potensi luar biasa sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. Fasilitas ini dapat memproduksi jutaan benih ikan berkualitas setiap tahunnya, yang tidak hanya memberikan pemasukan tetap bagi kas daerah melalui penjualan kepada pembudidaya lokal, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat petani ikan. Dengan potensi perikanan air tawar yang melimpah di Manggarai, BBI seharusnya menjadi ujung tombak pengembangan ketahanan pangan dan diversifikasi ekonomi daerah, bukan malah dialihfungsikan untuk keperluan administratif yang bisa dibangun di lokasi lain.
Keputusan Gubernur Melki ini juga memperlihatkan lemahnya koordinasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Tidak ada penjelasan yang memadai mengapa harus mengorbankan aset produktif seperti BBI ketika tersedia banyak alternatif lokasi lain yang tidak merugikan potensi ekonomi rakyat. Proses pengambilan keputusan yang terkesan sepihak ini menunjukkan kurangnya konsultasi dengan stakeholder terkait, termasuk masyarakat yang selama ini merasakan manfaat langsung dari keberadaan BBI. Apakah Gubernur Melki sudah menghitung berapa kerugian ekonomi jangka panjang yang akan ditanggung rakyat Manggarai akibat hilangnya sumber benih ikan berkualitas ini?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola pikir jangka pendek yang tercermin dari kebijakan ini. Membangun SAMSAT memang penting untuk meningkatkan pelayanan publik, namun mengorbankan aset yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan menunjukkan kurangnya visi pembangunan yang holistik. Seharusnya Gubernur Melki dan timnya melakukan kajian mendalam tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sebelum mengambil keputusan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat puluhan tahun ke depan. Transfer teknologi budidaya ikan, penciptaan lapangan kerja di sektor perikanan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis perikanan yang selama ini berjalan melalui BBI akan hilang begitu saja tanpa ada kompensasi yang setimpal.
Gubernur Melki Laka Lena seharusnya menunjukkan kepemimpinan yang lebih bijak dengan mencari solusi win-win yang tidak merugikan rakyat. Relokasi BBI ke lokasi yang lebih strategis dengan fasilitas modern, atau mencari lokasi alternatif untuk pembangunan SAMSAT, adalah langkah yang lebih bertanggung jawab. Jika memang terpaksa menggunakan lahan BBI, maka harus ada komitmen jelas untuk membangun fasilitas pengganti yang lebih baik dan tidak menghilangkan fungsi ekonomi yang sudah berjalan. Rakyat NTT, khususnya Manggarai, berhak mendapat penjelasan transparan mengapa pilihan ini yang diambil dan bagaimana pemerintah akan mengkompensasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan.
Sebagai pemimpin tertinggi di NTT, Gubernur Melki Laka Lena memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat untuk jangka panjang. Kritik ini disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang mampu melihat jauh ke depan dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Masih ada waktu untuk merevisi keputusan ini sebelum kontrak senilai Rp 2,6 miliar itu benar-benar dieksekusi. Rakyat NTT berharap Gubernur Melki akan mendengarkan aspirasi dan menunjukkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang akan menentukan masa depan ekonomi daerah.
Penulis/Editor :Marsel Ahang