Ruteng – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai pada hari ini, menuntut pembatalan rencana kenaikan anggaran perjalanan dinas sebesar 4,1 miliar rupiah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WITA ini berawal dari Natas Labar Ruteng sebagai tempat orasi pertama, kemudian massa bergerak menuju Kantor DPRD Manggarai tepat pukul 10.30 WITA. Demonstrasi berlangsung dengan aman dan tertib di bawah pengamanan ketat aparat keamanan.
Turut hadir langsung mengamankan aksi demo damai tersebut Kapolres Manggarai AKBP Hendri Syahputra, S.I.K, Wakapolres Manggarai Kompol Meu Charles Sitepu, dan Danki Brimob Kompi 2 Batalion B Pelopor Manggarai IPTU Julhaedi. Unsur Forkompimda juga turut hadir menyaksikan jalannya demonstrasi.
Dua pengacara sekaligus orator utama dalam aksi ini, Gregorius Bocok, SH dan Adrianus Trisno Rahmat, SH, menyampaikan kritik keras terhadap DPRD Kabupaten Manggarai yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“DPRD seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan malah memprioritaskan kenyamanan pribadi dengan menggelembungkan anggaran perjalanan dinas di tengah kesulitan ekonomi rakyat,” tegas Bocok saat menyampaikan orasi.
Bocok juga geram terhadap Fraksi NasDem DPRD Manggarai yang meminta kepada pemerintah untuk penambahan perjalanan dinas senilai 4,1 miliar rupiah. “Bagaimana bisa Fraksi NasDem tega mengajukan penambahan anggaran sebesar itu di tengah kondisi rakyat yang sedang susah. Ini menunjukkan ketidakpekaan luar biasa,” ujar Bocok.
Dalam orasinya, Bocok juga menuntut DPP Partai NasDem harus segera mengambil sikap terhadap Fraksi NasDem DPRD Manggarai yang tidak memihak kepentingan masyarakat di tengah era efisiensi anggaran. “DPP NasDem tidak boleh tinggal diam melihat kadernya di daerah melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat pro-rakyat,” tegas Bocok.
Rahmat menambahkan bahwa sikap DPRD yang tetap memaksakan kenaikan anggaran perjalanan dinas menunjukkan arogansi kekuasaan yang mengabaikan aspirasi rakyat. “Ini adalah bentuk ketidakpekaan politik yang sangat tidak pantas dari wakil rakyat,” kritiknya.
Kedua pengacara ini kemudian melakukan dialog langsung dengan Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, SP. Dalam dialog yang berlangsung tersebut, Bocok dan Rahmat mempertanyakan prioritas DPRD dalam mengalokasikan anggaran publik.
“Bagaimana DPRD bisa membenarkan alokasi 4,1 miliar untuk perjalanan dinas sementara infrastruktur pendidikan seperti gedung SD-SMP masih banyak yang rusak. Jalan-jalan di desa masih berlubang. Ini menunjukkan DPRD tidak memahami kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Rahmat dalam dialog yang dengan Ketua DPRD.
LPPDM dalam aksinya mengecam keras sikap DPRD yang dinilai hanya mementingkan fasilitas dan kemudahan anggota dewan dibandingkan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. LPPDM menilai DPRD Manggarai telah kehilangan fungsi kontrolnya dan justru menjadi beban anggaran daerah.
“DPRD yang seharusnya menjadi pengawas justru menjadi pemborosan. Dana 4,1 miliar itu bisa digunakan untuk membangun puluhan kilometer jalan desa atau merenovasi belasan sekolah,” ujar Bocok.
Dalam pernyataan sikapnya, LPPDM juga menyoroti berbagai isu krusial lainnya, termasuk krisis kelangkaan BBM di Nusa Tenggara Timur yang dinilai telah melumpuhkan perekonomian rakyat, serta menuntut evaluasi program makan bergizi dan transparansi dana transfer daerah.
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap DPRD yang dinilai telah menyimpang dari fungsi dasarnya sebagai wakil rakyat. LPPDM menegaskan akan terus mengawasi setiap kebijakan DPRD yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Penulis/Editor :MA