Jakarta – Masalah pagar di laut hampir memasuki Babak Final, dalam keterangan Pers (22/1) Menteri ATR telah mengeluarkan statement telah mencabut SHGB atas pagar misterius di Laut Kabupaten Tangerang.
Menyikapi itu Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia melalui salah satu perwakilannya, Johan Imanuel, mempertanyakan apakah sudah ada Keputusan Pembatalan dari statement nya Menteri ATR tersebut? Karena mekanisme telah diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri ATR Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan,
Dalam beleid tersebut Menteri menerbitkan keputusan pembatalan karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis terhadap produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian atau kantor wilayah, sehingga dikaitkan dengan statement Menteri ATR maka seharusnya terbit juga Keputusan Pembatalan atas sertifikat yang cacat prosedur” ujar Johan
Johan menambahkan, masyarakat menunggu kepastian hukum atas SHGB yang dikatakan Menteri ATR sudah dicabut
” Kami percaya Menteri ATR telah bulat statementnya dan masyarakat yakin akan segera ada Keputusan Pembatalan SHGB tersebut”
Zentoni perwakilan lainnya menambahkan bahwa pencabutan HGB tidak berhenti sebatas statement saja akan tetapi harus diikuti dengan Keputusan Kepala ATR/BPN agar ada kepastian hukum.
” Lebih jelas tidak statement semata harus diikuti dengan Keputusan ” ujar Zentoni
Selanjutnya Jarot Maryono, Perwakilan lainnya juga menambahkan perlunya upaya dan langkah yang konkret dari pemerintah
“Penting upaya dan langkah yang konkret dari pemerintah agar hal yang serupa tidak akan terjadi lagi baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lainnya di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia” ujar Jarot.
Perwakilan lainnya, Biren Aruan, menyampaikan agar diusut sampai tuntas persoalan ini.
“Selain menerbitkan surat pencabutan atas SHGB dan SHM atas area laut sepanjang 30 KM tersebut agar diusut dan diproses para pihak yang terlibat seperti pihak BPN setempat dan pihak pengusaha yang menjadi sponsor atau pemohon penerbitan sertifikat tersebut serta politisi yang terlibat sebagai pelindung atau mediator. Untuk itu agar kasus ini bisa diusut, sebaiknya pagar laut tersebut jangan dicabut terlebih dahulu guna dipakai sebagai bukti dalam proses di pengadilan” ujar Biren
Perwakilan lainnya Faisal Wahyudi Wahid Putra, menambahkan, “selain SHGB dibatalkan maka HPL nya pun mesti dibatalkan kalau tidak sama juga di kemudian hari bisa muncul lagi pemegang SHBG selanjutnya” ujar Faisal
“Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mendesak Menteri ATR segera menerbitkan Keputusan Pembatalan sesuai Statementnya mencabut SHGB di Laut Kabupaten Tangerang dan jika tidak dilakukan juga maka Tim Advokasi menyarankan Menteri ATR untuk mundur karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kami berharap momentum ini dengan ketegasan Pak Menteri bisa menjadi contoh bagi semua oknum-oknum pengusaha, bahwa tidak boleh ada yang sewenang-wenang, ini negara hukum” tutup Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak perwakilan lainnya.
Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia terdiri dari Para Advokat diantaranya, Biren Aruan, Zentoni, Asep Dedi, Johan Imanuel,, Jarot Maryono, Faisal Wahyudi Wahid Putra, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, Indra Rusmi, Hamalatul Qurani, Intan Nur Rahmawanti, Abdul Jabbar, Yogi Pajar Suprayogi, John Sidabutar, Ondo Simarmata, Arnold Nainggolan dan Erik Anugra Windi.
Demikian rilis ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, 24 Januari 2025
Hormat kami,
Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia
e-mail : timadvokasipedulihukumind@gmail.com