Pekanbaru- Ketua Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan “Rio Azlani” kepada awak media menyampaikan ada temuan dari rekan-rekan dilapangan terkait dugaan adanya indikasi penyalahgunaan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Hal ini diungkapkan nya setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalah gunaan HGB yang di duga djalankan oleh PT. Peputra Maha Raya, yang berada di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar.
Melanjuti laporan tersebut, team gabungan melakukan penelusuran/pengecekan dilapangan dan benar adanya terdapat tanaman/perkebunan kelapa sawit setinggi 4-7 meter ketinggiannya. Serta adanya tanaman sawit dipinggir sungai yang mana diduga dan disinyalir tanaman sawit tersebut adalah milik PT. Peputra Maha Raya.
Team melakukan pengambilan foto/gambar dilokasi mengunakan GPS Map Camera, yang mana salah satu foto/gambar tersebut tampil Lat/Long, dan team melakukan pengecekan Lat/Long kawasan tersebut dan diduga atau disinyalir kawasan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). “Ungkap “Rio”
Hal ini mengungkapkan tabir, bahwa izin yang dimiliki oleh PT. Peputra Maha Raya, diduga/disinyalir tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.
Oleh karena itu, kami berharap kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mencabut izin PT. Peputra Maha Raya sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 tentang sungai, dan diduga telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, serta Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sebagaimana pasal 70 “Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 61 Huruf b, dipidana penjara dan denda.
Kita berharap Pemerintah Kabupaten Kampar konsisten dalam mendengarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dan segera menindaklanjuti temuan tersebut, jika hal ini dibiarkan, akan dapat merugikan pendapatan negara.
Terkait temuan ini sebelumnya kita juga sudah menyurati pihak pimpinan perusahaan terkait permohonan konfirmasi/klarifikasi berdasarkan data yang kami miliki, sudah 3x surat kami layangkan namun sampai saat ini belum mendapatkan balasan terkait hal tersebut. Dan dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan secara resmi dan serta menggelar aksi damai bersama Taem aliansi gabungan.tegasnya (*)