Keterangan: Surat Pernyataan PT. Vale Kepada Masyarakat
Morowali- Aksi demo Forbes Morowali mendapat sambutan baik dari masyarakat lingkar tambang PT. Vale, dikesempatan itu ketua Forbes mengatakan jika kehadiran Vale tidak memberikan kepastian investasi sebab hingga saat ini lahan yang dikuasainya lewat kontra karya puluhan tahun tidak pernah dimanfaatkan, dan hal itu dibenarkan masyarakat yang ikut dalam masa aksi
“Tidak hanya masyarakat, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tau jika Kontra Karya PT. Vale sudah berapakali di perpanjang ini sudah mau masuk waktu perpanjangan lagi di 2024, tetapi hingga saat ini kejelasan bangun pabriknya juga tidak ada, bahkan rencana ke rencana pembangunan pabriknya dipindahkan lagi diluar area konsesinya. Benar Vale tidak jelas dulu sudah peletakan batu pertama untuk bangun pabrik hingga saat ini tidak ada kejelasan” Ujar Ketua Forbes dan Masa Aksi depan kantor PT. Vale di Desa Lele.
Ketua Forbes Morowali Abd. Jamil yang di dampingi perwakilan masyarakat lingkar tambang beserta anggota Forbes Adi, menegaskan dimedia ini, ada beberapa poin tuntutan Aksi unjuk rasa pada hari ini di antaranya
1. Mendesak PT Vale Indonesia segera membangun smelter di area konsesi.
2. Mendesak PT Vale segera membebaskan lahan untuk dimanfaatkan masyarakat Desa Lele dan Onepute Jaya.
3. Ganti untung tanaman masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat dan kontrak lokal.
5. Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah agar menjamin ketersediaan lahan di area KK PT Vale Indonesia untuk dikelola masyarakat
“Tuntutan kami, sangat jelas. Jika semua tuntutan tidak diindahkan maka kami mendesak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat cabut izin Vale, dan tidak memperpanjang lagi masa kontrak karya PT. Vale,” Ujarnya.
Ditempat yang sama juga ditambahkan Adi, selaku anggota Forbes, ada sedikit masalah yang diperhadapkan antara masyarakat dengan PT. Vale baru-baru ini terkait surat pernyataan, yang disodorkan Vale ke pemilik lahan yang isinya sangat merugikan masyarakat bahkan dalam surat itu penegasan terhadap masayarakat agar tidak menuntut apa-apa jika lahannya akan dikelolah PT. Vale.
“Surat pernyataan itu hadir tanpa ada komunikasi dengan Pemerintah Desa, PT. Vale langsung ke masyarakat, tidak hanya ditangi dirumah tetapi didatangi di kebun-kebun warga untuk tanda tangan”Terang Adi
Ditambahkan masa aksi demo sebenarnya berkeinginan akan melakukan penyegelan kantor PT. Vale, tetapi Forbes bersama tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan hal itu, namun memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyembatani tuntutan Forbes bersama masyarakat. Ucapan Presiden Jokowi, dan Kementrian BKPM, Bahlillahdalia soal sangsi penelantaran lahan oleh pemilik izin kontrak karya dan IUP menjadi alasan masayarakat agar pemerintah pusat mencabut izin atau tidak melanjutkan perpanjangan kontrak karya PT. Vale.
“Jangan dulu kita lakukan penyegelan kantor PT. Vale, kita tunggu dulu bagaimana pendapat dari Pemda menyikapi hal ini. Pada intinya hari ini PT. Vale itu sudah melantarkan lahan, sudah nyata. kita menyikapi juga apa yang disampaikan Presiden RI maupun Kementrian BKPM, yang mengatakan bahwasanya jika ada pihak investasi apakah itu bentuknya kontrak karya maupun IUP dan lahannya diterlantarkan maka pemerintah akan mencabut izinnya. Tidak hanya menelantarkan lahan tetapi PT. Vale hari ini sudah mendustai masyarakat Morowali” tambahnya.
Aksi demo Forbes bersama masayarakat tidak mendapat titik temu dengan pihak Vale, yang pertemuannya dikantor PT. Vale, sebab apa yang menjadi tuntutan masayarakat tidak bisa di indahkan oleh pihak manejemen Vale, dan soal surat yang dinilai mengintimidasi masayarakat menurut pihak Vale itu adalah kesalahpahaman komunikasi dalam internal Vale.
Er/tim
Leave a Reply