Diduga hiburan malam bermodus terselubung Praktik “Open BO” dan “Uang Cabut” di SP 2 Sukamulya dan SP 3 Bukit Payung.

Agustus 31, 2026 selidik kasus Daerah 0

20260831_051114

*BANGKINANG, KAMPAR — 24 Agustus 2026* — Warga di wilayah SP 2 Sukamulya dan SP 3 Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, resah dengan keberadaan sejumlah tempat hiburan malam yang diduga beroperasi tanpa pengawasan.

Berdasarkan informasi dan laporan masyarakat, tempat-tempat tersebut diduga menjalankan lokalisasi hiburan malam dan praktik terselubung dengan modus “Open BO” / Booking Out. Dalam modus ini, pelanggan diduga membayar sejumlah “uang cabut” kepada pengelola/penanggung jawab tempat agar wanita penghibur dapat dibawa keluar lokasi.

Praktik ini dinilai meresahkan, berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan bertentangan dengan norma agama, sosial, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kampar.

Baca juga👇

Para orang dewasa tertawa Video Anak Diduga Diberi Rokok di SP 2 Sukamulya Viral, Warga Minta Polres Kampar & KPAID Kampar Bertindak tangkap para pelaku

“Kami minta Pemkab Kampar, Satpol PP, dan Polres Kampar segera turun dan melakukan penertiban. Jangan sampai Bangkinang jadi tempat subur praktik yang merusak generasi muda,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Dan Tuntutan Warga agar di lakukan “Sidak gabungan oleh Satpol PP, Polres Kampar, dan DPMPTSP ke lokasi yang diduga tempat hiburan malam serta “Penindakan tegas dan penutupan bagi usaha hiburan malam di wilayah SP 2 Sukamulya dan SP 3 bukit payung.

Jumlah Pembaca: 134

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Copyright © 2026 | WordPress Theme by MH Themes