Borong – Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek pembangunan sekolah.
Hal tersebut disampaikan Agas dalam Rapat Paripurna Pembahasan Hasil Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024 pada Rabu, 13 Agustus 2025. Agas mengungkapkan dirinya tengah memantau secara langsung tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah pekerjaan yang tidak tuntas.
“Soal sekolah, saya tahu ada beberapa kasus. Itu tetap menjadi perhatian pemerintah. Kasus-kasus di beberapa sekolah tidak akan lepas begitu saja. Saya kejar mereka, kalau perlu sampai masuk penjara. Terutama pihak ketiganya,” tegas Agas.
Ia menyebut, proyek-proyek yang mangkrak tersebut membuat fasilitas pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Saya sudah rapat kemarin. Kalau tindak lanjut temuan BPK tidak dilakukan dalam 60 hari, saya akan dorong kasus ini ke aparat penegak hukum,” katanya.
Pernyataan Bupati ini datang di tengah kritik dari DPRD Manggarai Timur yang menilai pemerintah belum sepenuhnya konsisten menindaklanjuti rekomendasi Pansus LKPJ.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Manggarai Timur, Paulus Yorit Poni, mengatakan Pansus LKPJ adalah forum pengawasan tertinggi di DPRD. Namun, ia mengaku masih menemukan banyak persoalan di lapangan, khususnya di Dinas PPO dan Dinas Pertanian.
“Pak Bupati, di Dinas PPO itu masih menyisakan banyak soal. Dinas Pertanian juga begitu. Saya minta ini menjadi catatan khusus, supaya anggaran yang sudah kita investasikan benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” kata Yorit.
Menurutnya, keputusan bersama dalam pembahasan LKPJ seharusnya menjadi komitmen pemerintah untuk menuntaskan rekomendasi yang sudah disampaikan, bukan hanya berhenti di dokumen.
Sementara itu, Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) melalui juru bicaranya Agapitus Jehabut mengkritik keras pernyataan Bupati Agas terkait tindakan tegas terhadap kontraktor nakal.
“Yang benar saja pak Bupati, sementara kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut adalah tim sukses dari pak Bupati waktu Pilkada satu tahun lalu di Kabupaten Manggarai Timur. Masa jeruk makan jeruk,” ungkap Vicky dengan tertawa sinis saat diwawancarai melalui telepon selulernya pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2025.
Kritik ini mengindikasikan adanya dugaan praktik mafia proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur, di mana terdapat keterkaitan antara kontraktor pemenang tender dengan tim kampanye Bupati pada Pilkada sebelumnya.
LPPDM menilai pernyataan Bupati Agas hanya sebatas “omong kosong” tanpa tindakan nyata, mengingat dugaan kedekatan politik antara pejabat daerah dengan para pelaksana proyek yang bermasalah.
Penulis/Editor : MA