Selidikkasus.com, 10 Juli 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) tentang penundaan pemberlakuan SK Gubernur Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024.
Dalam putusan atas sidang perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, gugatan Apindo Jateng yang berisi penolakan terhadap pemberlakuan kenaikan UMK di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara ditolak oleh majelis hakim.
Dengan ini, maka Apindo Jateng kalah dalam sengketa ketenagakerjaan yang melibatkan Pj Gubernur sebagai pihak tergugat. Sidang pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik (ecourt) yang diunggah di laman PTUN Semarang pada Rabu (10/7/2024).
“Mengadili dalam Penundaan: Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan,” kata Hakim Ketua, Rahmi Afriza dalam amar putusan yang diakses melalui laman resmi PTUN Semarang, Rabu (10/7/2024).
PTUN Semarang juga menyatakan telah menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 yang diwakili oleh Pengurus PUK FSPIP PT Hwaseung Indonesia Jepara sdr. David Dian Kusuma dan Sdr. Agus Prianto dan Tergugat II Intervensi 2 yang diwakili oleh Pengurus PUK FSPIP PT Grand Best Indonesia sdr. Karmanto,SH.MH dan Sdri. Sri Pudji Astuti tentang Gugatan Prematur.
Putusan PTUN Semarang atas perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG terkait gugatan Apindo Jateng soal penundaan pemberlakuan UMK Semarang dan Jepara
Sementara dalam pokok sengketa atas perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, PTUN Semarang menyatakan dua poin. Yakni menolak gugatan dan meminta Apindo Jateng membayar biaya perkara.
“Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.500 (Lima Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah),” demikian bunyi pokok sengketa.
Diketahui sebelumnya, gugatan Apindo Jateng dilayangkan ke PTUN Semarang pada 26 Februari 2024. Kelompok pengusaha menggugat Pj Gubernur Jateng dan menolak pemberlakuan UMK 2024 di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.
Pasalnya UMK di dua daerah ini naik di atas 6 persen karena tidak menggunakan dasar aturan PP Nomor 51/2023. Diketahui UMK Semarang sebesar Rp 3.243.969 atau naik 6 persen dibanding UMK 2023. UMK Jepara naik sebesar 7,85 persen, dari Rp 2.272.626,63 menjadi Rp 2.450.915.
Dalam wawancara yang di sampaikan oleh Karmanto Ketum DPP FSPIP Federasi Serikat pekerja Indonesia Perjuangan bahwa kemenangan ini bukan hanya milik FSPIP saja namun juga milik semua Buruh Jawa Tengah yang beraliansi dengan ABJAT Aliansi Buruh Jawa Tengah yaitu FSPIP ,FSPMI, FSPKEP FSP Farkes FSPAspekindo dan lainnya Kami juga sudah mempersiapkan diri untuk melawan Banding APINDO Jateng terhadap putusan PTUN Semarang
Sampai mana pun kami akan melawan APINDO yang berusaha memiskinkan Buruh Jateng (krm)