Kendari – Belum lama ini, Kota Kendari dihebohkan dengan adanya aktivitas pengangkutan Ore Nickel di Kota Kendari yang dilakukan oleh PT. Asmindo menuju ke Jetty PT. TAS yang terletak di Kecamatan Nambo, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Diketahui, aktivitas PT. Asmindo yang mengangkut Ore Nickel diduga melewati Jalan Nasional, yang seharusnya PT Asmindo tidak menggunakan jalan umum, dan pihak perusahaan harus membuat jalan khusus.
Hal itu dikatakan oleh Manton selaku pegiat sosial media yang juga Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kota Kendari. Minggu, 29/10/2023.
Manton menjelaskan bahwa PT Asmindo adalah salah satu perusahaan yang beroperasi sebagai jasa angkutan di Kecamatan Puriala.
Untuk melancarkan aktivitasnya, PT Asmindo harus mematuhi aturan yang berlaku sesuai rekomendasi yang telah diberikan bahwa ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Ucap Manton.
Tetapi sayangnya, poin – poin tersebut tidak dipenuhi, sementara aktivitas pengangkutan Ore Nickel masih tetap berjalan. Tambah Manton.
Disisi lain, berdasarkan data dan informasi yang kami himpun, bahwa terdapat surat dari Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN Sultra dengan perihal “Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakukan Khusus”.
Namun, dalam aktivitas tersebut PT Asmindo tidak menjalankan beberapa poin dalam persyaratannya. Artinya jelas bahwa PT Asmindo telah melanggar peraturan, salah satunya muatan yang diangkut melebihi dari 8 Ton.
Olehnya itu, Manton meminta kepada Dirjen Bina Marga BPJN Sultra dan Pj. Walikota Kendari untuk segera merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk tidak memberikan izin penggunaan jalan di wilayah kota Kendari. Pinta Manton pada Pj. Walikota Kendari.
“Kota Kendari ini adalah salah satu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana telah kita ketahui bersama bahwa Kota Kendari saat ini sangat ramai dan semakin padat penduduknya. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas Pj. Walikota Kendari untuk segera menghentikan atau mencabut izin penggunaan jalan umum yang melintasi Kota Kendari” ucap Ketua DPC AWI Kota Kendari itu, Manton.
“Kan Aneh, ini adalah kota Kendari, tapi justru dijadikan houling perusahaan tambang dan leluasa melakukan aktivitas tanpa tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Ada apa ini dengan Pj. Walikota yang membiarkannya begitu saja ?,”Pungkas Manton.
Bagi pihak yang terkait di pemberitaan redaksi media ini merasa kurang tepat. Silahkan ditempuh konsekuensi melalui klarifikasi. Hak Jawab, Sanggahan dan keterangan lainnya sesuai dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999. Dan bisa dihubungi atau dikirim dinomor WhatsApp ( 082311911911 Redaksi/Yohanes)
Leave a Reply