Aru-Maluku- Dilangsir dari LHP BPK bahwa, “Pembayaran dan Pertanggung jawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Empat Belas SKPD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp2.600.105.000,00 “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2021 sebesar Rp84.687.479.852,00 dan Rp66.648.394.937,00 atau 78,70%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tersebut naik sebesar Rp26.211.354.667,00 atau 60,67% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp40.437.040.270,00,00.
Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada TA 2021 telah diatur dalam Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/215.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/12.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Kabupaten Kepulauan Aru TA 2021. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah diantaranya terdiri dari biaya transportasi, uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada empat belas SKPD, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Inspektorat Daerah diketahui terdapat perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.600.105.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
a. Ketidaksesuaian Pembayaran Uang Harian dan Uang Representasi dengan Standar Harga Satuan Regional pada Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.516.220.000,00 Hasil pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas dan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait perjalanan dinas diketahui bahwa besaran harga satuan biaya perjalanan dinas yang dipedomani dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/120 Tahun 2020 dan dirubah terakhir dengan 910/215.1 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2021.
Dari hasil penelaahan aturan tersebut, terhadap penentuan besaran tarif perjalanan dinas yang tercantum dalam SBM Kabupaten Kepulauan Aru TA 2021 diketahui bahwa besaran tarif perjalanan dinas melampaui besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai batas tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta aturan pelaksana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
Adapun perbedaan besaran tarif terdapat pada biaya uang harian dan representasi perjalanan dinas dalam daerah, sebagaimana dapat dilihat pada
tabel 1.12 dan tabel 1.13 berikut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas pada tiga belas SKPD diketahui terdapat ketidaksesuaian pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta uang representasi dengan Standar Harga Regional sebesar Rp2.516.220.000,00 (Rp2.315.070.000,00 + Rp201.150.000,00).
Rincian pelaksana perjalanan dinas atas ketidak sesuaian pembayaran uang harian dan uang representasi dengan Standar Harga Regional dapat dilihat
pada lampiran 3.a – 3.m.
b. Realisasi Pembayaran Biaya Akomodasi Penginapan tidak sesuai dengan Kondisi Sebenarnya sebesar Rp83.885.700,00 Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada pihak hotel atas penggunaan kamar hotel dan biaya penginapan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya pada 3 SKPD sebesar Rp83.885.700,00 (Rp6.501.700,00 + Rp68.654.900,00 +
Rp8.729.100,00), permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1) Terdapat pengeluaran biaya penginapan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada Dinas PUPR atas pelaksanaan perjalanan dinas sebesar Rp6.501.000,00. Rincian atas kondisi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.
2) Terdapat biaya akomodasi penginapan atas nama pelaksana perjalanan dinas yang memiliki bukti pembayaran akomodasi hotel namun tidak tercatat dalam database tamu hotel saat dilakukan konfirmasi oleh tim pemeriksa BPK sebesar Rp68.654.900,00 setelah diberikan hak 30% atas biaya akomodasi hotel dari tarif standar satuan harga perjalanan dinas dalam negeri tempat tujuan. Rincian atas kondisi tersebut dapat dilihat pada
lampiran 5.
3) Terdapat perbedaan tarif kamar hotel berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan yang dibayarkan melebihi hasil konfirmasi kepada pihak hotel sebesar Rp8.729.100,00. Rincian atas kondisi tersebut dapat dilihat pada lampiran 6.
Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021,
Dan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/215.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/12.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/120 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Kabupaten Kepulauam Aru TA 2021, pada Lampiran Nomor 38. Perjalanan Dinas LuarnDaerah dan Nomor 39. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak sesuai dengan standar harga regional membebani keuangan,daerah sebesar Rp2.516.220.000,00 (Rp2.315.070.000,00
+ Rp201.150.000,00)
b. Kelebihan pembayaran biaya akomodasi penginapan sebesar Rp77.384.000,00 (Rp68.654.900,00 + Rp8.729.100,00)
c. Realisasi pembayaran biaya akomodasi penginapan tidak dapatbdiyakini kebenarannya sebesar Rp6.501.000,00.
Permasalahan tersebut terjadi karena:
a. Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 910/215.1 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Kabupaten Kepulauan Aru TA 2021 khususnya terkait tarif pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas tidak berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020
b. Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD belum Optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas luar daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan masing-masing SKPD tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
d. Pelaku perjalanan dinas belum tertibndalam mempertanggung jawabkan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dilaksanakannya.
(Sumber LHP BPK)/(*)