
Tanjab barat- Provinsi Jambi- Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp315.000.000,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada TA 2020 menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.713.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.626.239.076,00 atau 97,65%.
Terdapat kegiatan Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga direalisasikan sebagai Belanja Modal. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggung jawaban belanja modal pada BKAD diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan SP2D nomor 04301/BUD/2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp314.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp315.000.000,00 berupa pengadaan satu set alat ukur tanah untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Alat ukur tanah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pemkab Tanjung Jabung Barat melainkan diserahkan kepada pihak ketiga. Penganggaran dan realisasi belanja tersebut pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak tepat karena hasil kegiatan tersebut tidak menambah nilai aset Pemkab Tanjung Jabung Barat, sehingga seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
Pemeriksaan lebih lanjut pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B yaitu Aset
Tetap Peralatan dan Mesin pada BKAD menunjukkan bahwa alat ukur tanah tersebut masih dicatat sebagai Aset Peralatan dan Mesin. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Aset diketahui bahwa alat ukur tanah tersebut telah dihibahkan kepada Kantor Pertanahan berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Daerah Nomor
032/134/NH/BKAD/2021 tanggal 21 Januari 2021
Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada LRA lebih saji masing-masing sebesar Rp315.000.000,00 dan sebesar
Rp314.600.000,00. (*) sumber lhp bpk