Banjarnegara- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara mengabulkan sebagian gugatan PT Andika Family Jaya atas kasus wanprestasi terhadap Sudarsono Desa Glempang kecamatan Mandiraja Banjarnegara.
Dengan begitu, Sudarsono dinyatakan terbukti bersalah lalai melakukan wanprestasi terhadap PT Andika Family Jaya. “Menghukum tergugat (Sudarsonoi), untuk membayar kewajiban pembangunan yang belum terbayar kepada penggugat sejumlah total Rp 93.000.000,- ( Sembilanpuluh Tiga Juta Rupiah) ,” ujar hakim Adhi Sismoyo, SH, MH dalam sidang putusan di PN Banjarnegara diruang II, Rabu (24/08/2022).
Kuasa hukum PT Andika Famili Jaya dari DPC Ikadin Banjarnegara, Harmono, SH, MM, CLA & Syaeful Munir, SHI mengucap syukur atas kemenangan yang diraih kliennya. “Kami selaku kuasa hukum PT Andika Family Jaya mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim karena telah memeriksa gugatan kami dan tergugat dinyatakan bersalah lakukan wanprestasi karena kelalaiannya tidak menjalankan kewajiban
,”ujar Harmono usai persidangan.
Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Banjarnegara pada tanggal 13 Juli 2022 dengan nomer perkara 24/Pdt.GS/2022. Sudarsono digugat wanprestasi atas kerjasama pembangunan pom mini yang ditandatangani parapihak dengan nilai Rp 350 Juta baru terbayar Rp 257bjuta namun tergugat dianggap belum melaksanakan kewajiban pelunasan pembangunan tersebut sebesar Rp 93.000.000,-. Dalam kasus ini, pihak PT Andika Famili jaya menduga Sudarsono telah melanggar kontrak perikatan padahal Pom Mininya meski belum beroperasi namun perinjinanya sudah di ajukan setelah pembayaran pembangunan selesai untuk penyuplayan BBM dari PT Andika hal ini membuktikan sudah cidera janji yg awalnya kekeh menuduh terhadap PT dianggap menipu.
Menurut pengacara pada Mei 2022 telah dilakukan somasi kemudian ada kesepakatan nilai sisa pembangunan akan dibayar 2 kali namun saat waktu ditentukan sebulan tergugat tidak melaksanakan janjinya namun pihak tergugat tidak mengindahkan isi somasi dan kesepakatan tersebut.” Kami telah melakukan langkah hukum mensomasi agar penyelesaian kelalaian kewajiban tersebut dipenuhi namun berbagai alasan, maka kami menempuh upaya hukum ke Pengadilan, dengan adanya putusan ini maka mengutip perkataan Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej res judicata pro vericata pro veritate habetur ini artinya Putusan hakim harus dianggap benar dan harus ditaati, kemarin bersama banser tergugat merasa keberatan” Tegas. Memang Tergugat diberi waktu tujuh hari terkait penetapan putusan gugatan sederhana wanprestasi tersebut untuk menolak putusan itu jika menurutnya salah. Sudarsono bersama para pasukan ormasnya setelah mendengarkan putusan tersebut memang tidak terima atas putusan yg dibacakan Majelis hakim dirinya akan berupaya menolak atas putusan wanprestasi ini.
(One)