FORBES Morowali Mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah Agar Mencabut Izin PT. Vale

Morowali- Tuntutan Aksi Unjuk rasa yang disampaikan Forum Bersatu (Forbes)  Morowali Pada PT. Vale Indonesia di Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Senin(22/05/2022).

“Ketua Forbes Morowali Abd. Jamil yang di Dampingi beserta Anggota Forbes Adi, dan perwakilan masyarakat Desa Dampala dan Desa lele menegaskan dimedia ini, ada Beberapa Poin tuntutan Aksi unjuk rasa pada hari ini di antaranya, Terkait Persoalan Pertama, bagaimana PT. Vale itu membangun Smelter yang ada di areal konsesinya dan kedua, juga Terkait persoalan lahan pekarangan di Desa Lele dan Desa One Puteh Jaya supaya diberikan mereka punya hak milik disitu,”Kata Abd Jamil.

Lanjutnya, dan yang ketiga. Terkait pemberdayaan kontraktor lokal dan pemberdayaan masyarakat dan yang ke empat, adalah ganti untung lahan tanaman masyarakat, dan ke lima. Meminta Pemerintah Pusat dan daerah agar menjamin ketersediaan lahan di areal kontraktor PT. Vale untuk di kelola masyarakat, dan jika tidak diindahkan oleh PT. Vale maka Forbes Morowali akan mendesak pemerintah pusat agar segera dicabut izin dan tidak memperpanjang lagi masa kontrakannya PT. Vale,”Ancamnya.

Ditempat yang sama juga ditambahkan salah seorang Anggota Dari Forbes Adi, tadi ini juga ada sedikit masalah yang diperhadapkan antara masyarakat dengan PT. Vale Terkait ada surat pernyataan. Menurutnya Surat Pernyataan itu tidak PT. Vale tidak ber komunikasi dengan pemerintah Desa langsung ke masyarakat, terusnya Masyarakat ini tidak hanya ditangi dirumah tetapi didatangi di kebun-kebun,”Terang Adi

Sambungnya, Aksi hari ini dari Forbes bersama Masyarakat akan melakukan penyenggelan kantor PT. Vale tetapi dengan kita bersama tokoh masyarakat bersama ketua Forbes melarang itu dulu, jangan dulu kita lakukan menyegel kantor PT. Vale ini kita tunggu dulu bagaimana pendapat dari Pemda menyikapi hal ini,”Ungkapnya.

Pada intinya hari ini PT. Vale itu sudah melantarkan lahan, sudah nyata. Jadi kalau kita menyikapi juga apa yang disampaikan Presiden RI maupun Kementrian menyatakan disitu bahwasanya jika ada pihak investasi apakah itu bentuknya kontrak karya maupun IUP lahan diterlantarkan pemerintah akan mencabut itu, ianya sekarang ini pihak Forbes maupun masyarakat menuntut sikap itu, menuntut pernyataan Presiden dan menuntut Pernyataan Kepala BKIPM untuk mencabut Izin PT. Vale dan izin Kontrak Karya PT. Vale karena PT. Vale hari ini sudah mendustai masyarakatnya,”Tutup Adi(Bersambung)

Erni