MANGGARAI BARAT- NTY- Terdapat Kekurangan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Minimal Senilai Rp19.480.000,00 dan Pendapatan yang Tidak Jelas Realisasi Pemungutannya Senilai Rp362.575.000,00 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 senilai Rp37.294.212.570,00 atau 97,19% dari yang dianggarkan senilai Rp38.372.919.420,00.
Dari realisasi pendapatan tersebut, diantaranya bersumber dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan realisasi senilai Rp540.695.000,00 yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK).
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Manggarai Barat diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan. Sesuai ketentuan Perda tersebut, Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a) pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah,dan
c) pemanfaatan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Perda tersebut juga
menetapkan 16 jenis subyek retribusi dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebagai penjabaran Perda tersebut, Bupati Manggarai Barat menerbitkan Perbup Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 36 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan. Dalam Perbup tersebut ditetapkan 28 jenis subyek retribusi dan tarif pelayanan persampahannya.
Pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat oleh Bidang Persampahan dilaksanakan oleh 50 tenaga honorarium dan tenaga harian lepas yang terdiri atas tiga orang
Koordinator Lapangan, lima orang Pasukan Kuning, dan 42 orang Tenaga Kebersihan.
Kepala Bidang Persampahan menjelaskan bahwa terdapat sepuluh orang yang ditugaskan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan surat perintah tugas Retribusi Persampahan dari Kepala Dinas LHK.
Petugas pemungut melakukan penagihan dan pemungutan ke masing-masing subyek retribusi setiap bulannya sesuai dengan tarif menggunakan karcis. Uang hasil pungutan yang telah dikumpulkan petugas pemungut kemudian langsung diserahkan ke Bendahara Penerimaan Dinas LHK pada hari yang sama.
Selanjutnya Bendahara Penerimaan melakukan pencocokan terhadap bukti
karcis yang digunakan oleh petugas pemungutan dan kemudian langsung menyetorkan uang penerimaan retribusi ke Kas Daerah. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
a. Penetapan subyek retribusi gudang dan toko belum memiliki kriteria/ukuran yang jelas Dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2019 ditetapkan jenis subyek retribusi antara lain gudang dan toko yang memiliki kategori dan tarif sebagai berikut.
Kategori dan Tarif Retribusi Gudang dan Toko TA 2019 No,Subyek Retribusi, Kategori, Tarif/ Bulan (Rp), 1, Gudang, Besar 300.000, Kecil 200.000
2.Toko.Besar.100.000.Kecil.50.000
Menurut penjelasan Kepala Bidang Persampahan diketahui bahwa belum ada pengaturan tertulis mengenai kriteria/ukuran gudang dan toko sebagai pedoman untuk menentukan besaran tarif yang dikenakan. Praktik penentuan tarif retribusi untuk gudang dan toko didasarkan pada perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan oleh gudang dan toko.
b. Terdapat pemungutan retribusi tidak sesuai tarif Berdasarkan data realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2019 diketahui bahwa terdapat pemungutan retribusi tidak sesuai tarif Perbup, yaitu
atas subyek retribusi Marina Bay. Tarif sesuai Perbup untuk Marina Bay adalah
Rp1.000.000,00 setiap bulan, namun yang telah dipungut adalah Rp1.500.000,00 setiap bulan.
dijelaskan didalam LHP BPK RI TA 2019 bahwa Kepala Bidang Persampahan menjelaskan bahwa Marina Bay tidak hanya sekedar hotel dalam usahanya, namun di dalam area hotel itu terdapat potensi retribusi yang bisa dipungut secara terpisah, seperti pertokoan, kios-kios, restoran, tempat rekreasi dan olahraga. Namun pihak hotel meminta keringanan sehingga tarif retribusi disepakati menjadi senilai Rp1.500.000,00. Kesepakatan penyesuaian tarif tersebut dilakukan secara lisan.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa atas penetapan tarif retribusi pelayanan
persampahan pada Marina Bay dalam Perbup senilai Rp1.000.000,00 maupun
pelaksanaan pemungutan senilai Rp1.500.000,00, adalah tidak tepat sesuai dengan ketentuan tarif sesuai jenis subyek retribusinya karena Marina Bay meliputi hotel, pelabuhan, pertokoan, kios-kios, dan restoran yang masing-masing merupakan subyek retribusi.
c. Terdapat potensi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2019 minimal senilai Rp72.840.000,00 belum dipungut Berdasarkan data realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2019 dan data lokasi subyek retribusi diketahui terdapat minimal sebanyak 51 subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain terdiri dari kantor instansi vertikal pusat, kantor organisasi perangkat daerah, SPBU, dan kawasan wisata, yang masuk dalam jangkauan pelayanan persampahan namun belum dipungut retribusi.
Potensi pendapatan retribusi atas 51 subyek tersebut selama TA 2019 yang tidak terpungut adalah minimal senilai Rp72.840.000,00, Kepala Bidang Persampahan mengakui bahwa masih terdapat beberapa subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang belum dipungut karena belum mendapat pelayanan persampahan yang maksimal dan akan diterapkan di tahun 2020 untuk peningkatan pendapatan.
d. Terdapat kekurangan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan minimal senilai Rp19.480.000,00 dan pendapatan yang tidak jelas realisasi pemungutannya senilai Rp362.575.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan rincian Data Pendapatan Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun 2019 diketahui pencatatan pengelompokan subyek retribusi berdasarkan tarifnya, bukan per jenis subyek retribusi, sehingga tidak diketahui jenis usahanya.
Selain itu, terdapat nama subyek retribusi yang hanya ditulis nama pemilik usahanya namun tidak diketahui jenis usahanya. Dari penelusuran lebih lanjut diketahui terdapat subyek retribusi yang tidak dipungut retribusi secara penuh 12 bulan selama TA 2019 senilai Rp382.055.000,00 tanpa disertai dengan penjelasan,
Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat pendapatan atas Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak jelas realisasi pemungutannya selama tahun 2019 senilai Rp382.055.000,00.
Kepala Bidang Persampahan menjelaskan bahwa pembayarannya tidak dilakukan secara penuh 12 bulan dikarenakan terdapat beberapa subyek retribusi yang baru mendaftar untuk menerima pelayanan sampah.
Berdasarkan hasil pengujian atas pendapatan yang tidak jelas realisasi pemungutannya senilai Rp382.055.000,00 tersebut, dan hasil konfirmasi secara uji petik di lapangan
yang dilakukan bersama Inspektorat terhadap subyek retribusi dan bukti karcis pembayaran retribusi diketahui terdapat kekurangan penyetoran retribusi yang sebenarnya telah dipungut oleh petugas pemungut namun tidak disetor ke Bendahara Penerimaan minimal senilai Rp19.480.000,00,
Dengan demikian masih terdapat pendapatan retribusi selama tahun 2019 yang belum jelas realisasi pemungutannya senilai Rp362.575.000,00 (Rp382.055.000,00 –
Rp19.480.000,00).
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pasal 8 yang menyatakan bahwa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan ) Pasal 58 ayat (2)
c. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa, Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah; dan
d. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 36 Tahun 2017
tentang Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah dipungut namun tidak disetor ke Kas Daerah minimal senilai Rp19.480.000,00 Dan pendapatan retribusi yang belum jelas realisasi pemungutannya tahun 2019 senilai Rp362.575.000,00.
Kondisi tersebut disebabkan oleh:
a. Bupati belum mengatur secara rinci mengenai kriteria/ukuran dan tarif retribusi untuk kriteria pada beberapa subyek retribusi pelayanan sampah yang belum dirinci dalam Perda;
b. Kepala Dinas LHK belum optimal mengintensifkan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
c. Kepala Bidang Persampahan kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan dan penyetoran Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan oleh Petugas Pemungut dan Bendahara Penerimaan. (sumber LHP BPK RI ) / Media Gabungan Cyber group )