Morowali- Sudah bertahun lamanya perusahaan perkebunan sawit PT.Lambang menguasai tanah bersertifikat milik Warga Transmigrasi Desa Lanona, kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Prov.Sulawesi Tengah.
Akibatnya, para warga pemilik lahan bersertifikat tidak bisa mengolah lahan miliknya sendiri, mereka hanya jadi penonton sembari berjuang untuk merebut kembali hak miliknya yang diserobot paksa PT.Lambang.
Pertemuan pun sudah empat (4) kali dilakukan di tingkat desa yang di mediasi Pemerintah Desa (Pemdes), tapi tak kunjung membuahkan hasil karena pihak perusahaan ngotot menawarkan kerjasama pola kemitraan sistem plasma 60:40.
Sementara para warga pemilik lahan tak setuju dengan pola kemitraan yang ditawarkan karena sangat merugikan, perusahaan terima 60% bersih, sementara pemilik lahan 40% kotor, dipotong kredit ditambah potongan lainnya.
Padahal, sebelumnya tidak ada pembicaraan atau kesepakatan dengan PT.Lambang untuk menggarap lahan warga, tiba-tiba saja PT.Lambang melakukan penggarapan lahan bersertifikat milik warga dan menanami kelapa sawit yang kini telah berbuah.
“Itulah sehingga hari ini kami mengadu ke DPRD Morowali yang diterima langsung Wakil Ketua (Waket) Pak Sarifudin Hafid, mudah-mudahan Pak Waket bersama Anggota Dewan lainnya bisa memperjuangkan hak kami yang dirampas PT. Lambang,” terang Sukani diamini warga lainnya yang bersama dengannya, Senin (23/08/2021).
Sukani bersama perwakilan warga lainnya diantaranya Nuryasin, MangYus, Mas Aan, Maman di terima langsung Waket I DPRD Morowali Sarifudin Hafid di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga ini menceritakan secara gamblang kronologis perampasan hak warga yang dilakukan oleh PT.Lambang perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Warga berharap kepada perwakilannya di Parlemen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali agar membantu dan mengambil langkah tegas menyelesaikan persoalan ini dengan harapan Hak atas Lahan sertifikat yang di rampas perusahaan dikembalikan ke warga.
“Lahan bersertifikat yang diambil perusahan segera dikembalikan, kami tidak sependapat dengan sistem plasma 60:40 itu, tolong kembalikan tanah kami yang dirampas, itu saja keinginan kami,” tegas Sukani saat menyampaikan aduannya.
Menanggapi aduan warga Trans Lanona itu, Wakil Ketua I DPRD Morowali H.Sarifuddin Hafid SH, berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kepada PT.Lambang untuk berhadapan langsung dengannya mengklarifikasi terkait aduan yang diterimanya .
“Kami akan panggil dulu PT.Lambang mendengarkan penjelasan pihak perusahan, jika sudah ada kejelasan dan solusi yang ditawarkan kita akan adakan nanti pertemuan di Desa Lanona bersama 24 warga lainnya yang lahannya terkena perusahaan tersebut,” terang Ketua DPC Demokrat Morowali itu.
Terkait hal ini, dijelaskannya DPRD selaku wakil rakyat hanya bisa menyuarakan dan menjembatani ke Pemerintah, karena merekalah selaku eksekutor dalam persoalan ini bukan DPRD.
DPRD Morowali secara kelembagaan nantinya hanya membuat surat ke Pemerintah, bahwa ada aduan dari 24 warga trans desa Lanona meminta lahan mereka yang sudah ditanami sawit oleh PT.Lambang, ingin dikembalikan.
“Dalam surat tersebut akan kami sampaikan, bahwa adanya ketidaksepakatan dalam perjanjian itu, kemudian pihak perusahaan tidak ada etikat baik karna sudah beberapa kali dilakukan rapat tidak menemui titik kesepakatan. Maka dengan ini warga Lanona yang lahannya ditanami sawit oleh PT.Lambang, meminta lahannya untuk dikembalikan,” terang wakil rakyat yang dikenal low profil itu.
Leave a Reply