Wakil Ketua I DPRD Morowali, H. Syarifudin Hafid, S.H
Morowali- Terkait Temuan BPK RI Anggaran Tahun 2019 di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Wakil Ketua I DPRD Morowali Inspektorat Harus Tegas Atas Temuan BPK RI
“Wakil Ketua I DPRD Morowali H.Syarifuddin Hafid, S. H. menjelaskan, kepada media ini, senin(23/08/2021) Ia, Temuan BPK RI itu sebagian yang sudah dikembalikan, yang bermasalah di DPM-PTSP dan sebagian Dinas-dinas lain itu sudah terkonfirmasi sudah ditindaklanjuti dan dikembalikan,”Ucapnya.
Menurut keterangan Dinas Terkait temuan itu sudah dikembalikan. kalau Dinas Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPM-PTSP) itu memang katanya akan dilakukan perhitungan ulang masalah IMB,”Sebutnya.
Lanjutnya, untuk Di Dinas Pendidikan ada beberapa Sekolah yang belum terdaftar itu sudah kita lakukan, kemarin wanti-wanti semua supaya itu ditertibkan, karena kedepan kita tidak mau lagi ada hal-hal seperti itu.
Kalau kedepan pembahasan Anggaran masih ada temuan, dan saya bilang kemarin bahwa ini harus ada Ketegasan Inspektorat sebenarnya. Inspektorat itu diberikan Anggaran mandat toril dia dari Mendagri, itu semua tugas mereka memonitoring, Mengawasi dan menindaklanjuti hasil dari pada temua BPK RI itu, dan itu yang kami awasi terus,”Tegasnya.
“Saya bilang kedepan-depan Temuan itu harus berkurang-berkurang dan berkurang, jangan ada muncul lagi artinya masih jatuh ke lobang yang sama terus, permasalah temuan ini rata-rata di kontraktor,”Ungkapnya.
“Kemarin kami sarankan bahwa sebenarnya itu temuan harus ada efek Jera. Misalnya perusahaan itu harus ada kalau ikut lelang harus ada catatan kalau perusahaan di temukan ada Temuan jangan dimasukan lagi dalam lelang itu. Tapi kemarin itu inspektorat melacak itu, karena mereka biasa kalau sudah tau perusahaan itu mereka ganti lagi.
Tambahnya, Untuk mengenai maksud tujuan dari Pada WTP itu proses Administrasi penilaiannya disitu dia tidak ada hubungan dengan Temuan. Jadi kalau temuan itu misalnya kita menimalisir yang dijadikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) beda lagi konteksnya, itu di Kepatuhan. artinya dalam proses misalnya harus sesuai dengan aturan yang jelas tidak ada kaitannya WTP dengan Temuan BPK RI,”Paparnya
WTP Itu BPK RI menilai dari Kepatuhan proses dalam proses administrasi ini Kepatuhanya sudah sesuai prosesnya tapi dia diakhirnya ini ada Temuan itu beda konteksnya akan di berikan oleh BPK RI ini ada temuan.
“Inspektorat yang bisa memberikan pemahaman yang lebih untuk regulasi-regulasi itu, kenapa banyak temuan tapi masih WTP. Kalau yang kami dapatkan kemarin itu bahwa adanya Temuan itu karena di proses hasil Angka Volume nya tidak sesuai. Artinya pekerjaannya itu tidak mencukupi dari capaian apa yang sudah ditetapkan sehingga itu menjadi temuan, dan temuan itu yang pertama tindaklanjutnya di kembalikan lagi ke Negara,”Terangnya
Sambungnya, Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sekarang kembali ke Inspektorat, mereka sudah diberikan kewenangan untuk sidang, menurut Inspektorat kemarin sudah banyak yang mengembalikan, kalau temuan yang besar-besar itu sudah kami perhatikan ada beberapa Temuan itu yang menjadi PR kami bersama bahwa banyak temuan itu yang memang tidak juga.
Salah satu temuan yang merugikan negara tapi misalnya dalam hal ke Pegawaian disitu juga temuan yang tidak seharusnya layak dapat, tapi masih muncul dan ini perlu sekali ini sistim misalnya dia seorang pegawai dia tidak perlu terima gaji dari sistim itu harus sudah dihapus ini namanya namun masih ada terus dan itu yang paling banyak temuanya disitu,”Jelasnya
Kami di DPRD selalu memberikan suatu solusi-solusi yang sama-sama kita pikirkan, dan kendala kemarin itu masalah Sidang kalau di undang katanya agak susah datang, karena kalau dia sidang di putuskan berapa dia harus kembalikan dan dikasih tempoh waktu pengembalian,”Tutup.
Berita ini masih ada tayangan berikutnya.(Erni)
Leave a Reply