CV. Adhi Djojo Nunggak Retribusi Ke Bapenda Diduga Mengakibatkan Negara Merugi Hampir 1 M.

Kabupaten Kediri, selidikkasus.com.- Diduga CV. Adhi Djojo nunggak Retribusi Ke Bapenda Kabupaten Kediri senilai kurang lebih 1 M , dan mengakibatkan Kerugia Negara , dimana sesuai dengan ijin usaha pertambangan sirtu yang berada di Ds. Pare Lor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/61/15.02/VII/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Kode Wilayah 22 35 06 5 40 2017 004 seluas 20,34 Ha, Terindikasi belum membayar Retribusi yang harus disetorkan ke Bapenda Kab. Kediri.

Dari penelusuran dan Informasi yang didapatkan oleh awak media, Kamis 10/06/2021 tagihan retribusi CV. Adhi Djojo ke Bapenda Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir diduga juga belum terbayarkan dari tahun 2019 sampai sekarang yang berjumlah total kurang lebih Rp. 743.866.452 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) hampir mencapai 1Milyar.

M Burhanul Karim saat di Konfirmasi melalui telepon membenarkan kalau ada beberapa pajak dan retribusi yang masih tertunggak “hal itu karena ada sisa masa lalu dalam artian saya mengakuisisi tambang tersebut sudah posisi punya hutang di pajak dan retribusi” ucapnya kepada awak media saat di konfirmasi.

Saat awak media melakukan konfirmasi kepada pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kab. Kediri terkait tagihan pembayaran retribusi CV. Adhi Djojo, Eko Setiono selaku Plt. Bapenda Kab. Kediri saat di hubungi melalui sambungan telepon belum bisa terhubung sehingga belum ada keterangan terkait hal ini.

Awak media mencoba mengkonfirmasi kepada Dinas Kominfo Kab. Kediri, melalui Sutarjo Kasi Kehumasan, terkait tagihan CV. Adhi Djojo untuk retribusi terhutang di Bapenda menjelaskan “untuk retribusi sudah terbayarkan sampai tahun 2018, dan sisa tunggakan di tahun 2019 sampai tahun 2021 masih diupayakan penagihan kepada CV. Adhi Djojo” ungkap Tarjo.

Terpisah, Drs. Sigit Sosiawan, S.E. dari Wakil Ketua DPRD Kab. Kediri sekaligus Ketua DPD Partai Golkar angkat bicara, mengatakan “retribusi merupakan kewajiban setiap pengusaha untuk menyetor kepada Dinas terkait kususnya Bapenda Kabupaten Kediri , dimana kedudukan posisi usahanya berada di wilayah Kabupaten Kediri, apalagi ini sebuah perusahaan, apabila jelas dan terbukti melakukan pelanggaran sengaja tidak dibayar, jelas sudah merugikan Negara dan harus di tindak dengan tegas” Tegas Sigit saat diwawancarai oleh awak media Kamis (10/06).

Namun sayang sekali meski sudah lama beroperasi dan terindikasi CV. Adhi Djojo tersebut sudah menyebabkan kerugian negara milyaran rupiah ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah melalui Dinas terkait, dalam aturan juga disebutkan kalau pengusaha yang seharusnya menjadi pengusaha wajib memberikan retribusi kepada Bapenda, maka sanksi sudah jelas dari peringatan hingga sanksi administrasi.

Bahkan apabila pengusaha dengan sengaja melanggar dan sengaja merugikan negara bisa di Pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. (Rd)

Lp. Pemberitaan Koordinator Wil Karisidenan Kediri.
Rudy Priyono.