Kejati Riau: Berkas Laporan Sudah Dilimpahkan ke Kejari Pekanbaru

Pekanbaru- selidikkasus.com
Team Kasus Perkara dari DPD LSM PERKARA Riau melalui tim Media-nya kembali menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi Riau, terkait Laporan atas dugaan korupsi proyek Peningkatan Jalan Padat Karya. Senin, (7/12/2020).

Tiba di Kejati sekitar pukul 14.00.WIB, langsung mesuk ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Riau dan meminta untuk langsung ketemu Kajati Riau, Dr. Mia Amiati, SH.MH. Namun hanya bisa dikomunikasikan oleh pihak PTSP melalui salah satu Penyidik Kejati Riau, Yose.

Kajati Riau Mia Amiati melalui Penyidik Yose membenarkan bahwa, laporan tersebut suda dilimpahkan ke Kejari Pekanbaru, lebih kurang 2 (dua) minggu lalu. “Berkas laporannya sudah dilimpahkan ke Kejari Pekanbaru, silahkan ditanyakan perkembangannya melalui PTSP Kejri Pekanbaru,” kata Yose kepada Pewarta media ini via telpon genggam.

Sementara itu, pihak LSM PERKARA Riau menegaskan, akan terus mengawal dan mengontrol laporannya hingga pihak Kejari Pekanbaru memeriksa semua pihak terlapor sebagaimana disebut di dalam laporan sebelumnya. “Kita tetap mengawasi laporan ini hingga Kejari memanggi, memeriksa semua pihak terlapor,” kata Ketua LSM PERKARA Riau, Freddy H, SE. Senin sore, (7/12/2020) di kantornya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD LSM PERKARA) Provinsi Riau agendakan jadwal untuk menemui langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Mia Amiati, SH.MH pada Senin, (7/12/2020) ini.

Hal itu dikatakan Ketua DPD LSM PERKARA Riau, Freddy H, SE melalui Ketua Team Media LSM PERKARA Riau kepada Pewarta Media ini, Sabtu, (4/12/2020) pagi di kantor DPD LSM PERKARA Riau, jalan Rambutan, Kota Pekanbaru.

“Kita sudah menyampaikan laporan ini pada 4 Nov 2020 atau tepat 1 bulan hari ini. Bahkan tim kita sudah dua kali mempertanyakan sejauh mana kemajuan proses laporan kita itu, apakah terlapor sudah dipanggil atau belum. Namun hingga saat ini tidak ada pemberitahuan dari Kejati Riau. Ini tentu jadi pertanyaan besar,” kata Ketua Team Media LSM PERKARA Riau.

Dipaparkannya bahwa, proyek Pengaspalan Jalan Padat Karya di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, dinilai tidak tepat guna. Sebab, lokasi pembangunan jalan itu tidak ada warga Masyarakat yang memanfaatkannya selain kepentingan oknum Pejabat Pemko diduga pemilik Lahan dan Kebun serta usaha Kolam milik swasta di kawasan itu.

Apa lagi volume pekerjaan jalan itu sesuai dalam gambar dan RAB yang seharusnya dilaksanakan efektif sepanjang 2.000 meter. Namun ternyata di lapangan, justeru hanya dilaksanakan kurang lebih 1.700 meter. Disisi lain, metode pelaksanaan juga jauh melenceng dari gambar, tentu terjadi perubahan dan tidak lagi sesuai RAB.

Warga yang berhasil ditemui Media ini di Jalan Padat Karya, Jumat, (4/12/2020) mengatakan bahwa, pembangunan pengaspalan Jalan Padat Karya ini, sia-sia saja dan hanya memboroskan uang Rakyat. Jalan ini tadak ada manfaat sama sekali, karena ini hanya kepentingan pihak oknum pejabat tinggi Pemko yang memiliki Lahan dan pengusaha swasta pengelola Kolam Ikan.

“Kami lebih paham daerah ini karena kami memang warga yang bermukim disini. Kami tidak paham soal Proyek Pengaspalan jalannya, yang kami tahu, ada Pejabat tinggi Pemko sebagai pemilik Lahan, mungkin itu guna jalan ini dibangun agar akses Lahan/Kebun mereka mulus. Kami dengar-dengar, itu milik Firdaus,” ungkap warga yang meminta tidak ditulis namanya ini.

“Atas dasar itu lah kita menduga besarnya peluang korupsi. Maka dari itu, kita mempertanyakan keseriusan Kajati Riau dalam mengusut kasus ini. Kita berharap agar kasus ini tidak dipermainkan oleh oknum tertentu sehingga proses hukumnya lambat, lamban dan mengendap, lalu hilang. Kita sudah siapkan tim presentase lapangan jika Kajati Riau membutuhkannya,” tegas Team Media LSM PERKARA Riau ini.

Sementara mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar yang kini menjabat Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution yang sudah berkali-kali dimintai tanggapannya oleh sejumlah Media, namun tetap tidak merespon. Hingga kini, Indra Pomi Nasution yang merupakan salah satu Pejabat bidikan KPK RI terkait kasus Proyek Jembatan Water Front City di Kampar, selalu menolak Media ketika hendak menemuinya di kantor.

Namun justeru Kabid Bina Marga PUPR Kota Pekanbaru, Akmaludin yang paling sulit dijumpai di kantor, karena tidak pernah masuk kantor selama beberapa bulan terakhir, tanpa tidakan Walikota Firdaus. Mantan PPK di Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Riau ddngan mengelola Anggaran Proyek mulau Puluhan hingga Ratusan Miliar setiap Tahunnya.

Dan, saat ini sedang menghadapi proses hukum atas laporan masyarakat terkait dugaan pembelian Pulau bernama “Puti Island” di Kampar. “Pak Akmaludin tidak pernah masuk kantor lagi, sudah beberapa bulan ini beliau tidak masuk kantor,” kata para Satpam PUPR Kota yang selalu stay di meja jaga. **

Lp: Perwakilan SKC Riau.