NTT-Rancangan APBD tahun anggaran 2021 sekarang lagi diasistensi ke pemerintahan provinsi NTT untuk di jadikan Peraturan Daerah APBD dan sudah di pastikan bahwa tidak ada rekruitmen tenaga honorer pada tahun 2021 berdasarkan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemkab Manggarai dengan DPRD Manggarai pada paripurna DPRD Manggarai akhir November 2020 lalu.
Untuk diketahui, MoU antara eksekutif dan legislativ kabupaten Manggarai tersebut merupakan finalisasi dari pembahasan anggaran setelah tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten Manggarai membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh penjabat Bupati Manggarai, Zet Sony Libing dan pimpinan DPRD Manggarai.
Dari hasil MoU tersebut, sejumlah anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Manggarai bersama tim eksekutif berada di Kupang guna melakukan asistensi rancangan APBD tahun 2021 ke pemerintahan provinsi NTT untuk ditetapkan menjadi Perda APBD tahun 2021.
Asistensi di lakukan sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan seperti biasa tidak mengubah hasil sebagaimana yang tertuang dalam MoU yang sudah di tandatangani, termasuk soal tenaga honorer baik untuk pendidik dan tenaga kependidikan (TPK) maupun untuk instansi lainnya.
“Karena pengajuan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Manggarai (untuk tahun anggaran 2021) jumlah guru honorernya bersama tenaga adminsitrasi dan operator (yaitu sebanyak 2.773 orang) masih sama persis tahun 2019 begitupun anggarannya, dan kami (Pemkab kabupaten Manggarai bersama DPRD) sudah membahas RAPBD tahun 2021, dan saya pastikan tidak penambahan kuota calon penerima Tamsil,” tegas Yaokim Jehati, anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar.
Yoakim dihubungi media ini belum berapa lama, terkait dengan data jumlah guru honorer, tenaga administrasi dan operator yang datanya berbeda-beda disampaikan oleh Deno Kamelus mulai saat debat hingga kampanye di sejumlah wilayah di Manggarai.
Ketua DPD 1 Partai Golkar kabupaten Manggarai itu menambahkan, kalau ada yang mengkampanyekan bahwa akan ada penambahan atau akan ada rekruitmen tenaga honorer tahun 2021, maka itu adalah tidak benar bahkan dianggap sebuah kebohongan publik.
Merekrut Ribuan Sarjana
Seperti yang diketahui, paket Deno-Madur (DM) dalam setiap kampanye Pilkada 2020 menyatakan akan merekrut tenaga honorer baik guru, tenaga administrasi, tenaga operator sekolah maupun tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan termasuk tenaga lapangan untuk perusahaan daerah PDAM Tirta Komodo Jaya.
Bahkan disinyalir, rekruitmet tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu yang di duga untuk kepentingan kemenangan para calon legislative salah satu partai politik yang mengusung paket DM pada Pilkada 2020.
“Saya dengan ratusan teman lainnya direkrut oleh calon legislatif untuk DPRD Manggarai dari partai tertentu di setiap Daerah pemilihan. Kami memang di janjikan untuk menjadi tenaga honorer seperti guru komite atau guru honorer dan tenaga medis yang akan bekerja di sejumlah Puskesmas,” aku seorang tanaga lapangan PDAM Tirta Komodo Jaya di Satar Mese mewakili teman-temannya.
Seorang perawat dengan status tenaga sukarela yang bekerja di salah satu Puskesmas di Satar Mese Barat juga mengiyakan pengakuan rekannya itu bahkan dia direkrut pertengahan tahun 2020 dan akan di janjikan akan menjadi tenaga honorer Daerah kemudian akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) oleh tim DM.
Informasi lain menyebutkan, salah seorang anggota DPRD provinsi NTT dari sebuah partai, sangat aktif merekrut para sarjana untuk menjadi tenaga honorer di lingkup Pemkab Manggarai.
Sementara untuk penerima Tamsil, DM diduga telah merekrut ribuan tenaga honorer di luar penerima Tamsil yang pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 2.773 orang bahkan dengan berani DM menjanjikan akan merekrut tanaga P3K yang bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan pemerintah pusat.
Bahkan terkait perbedaan data jumlah tenaga honorer yang menerima Tamsil sebagaimana sering disampaikan oleh cabup petahana Deno Kamelus ada kaitannya dengan rekruitmen dari sejumlah pihak sehingga kesulitan untuk disamakan bahkan jumlahnya dengan data yang ada dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga (PPO) Kabupaten Manggarai tahun 2020.
Dalam DPA Dinas PPO kabupaten Manggarai disebutkan, jumah penerima Tamsil sebanyak 2.773 orang dengan jumlah Tamsil setahunnya mencapai hampir mencapai Rp 14,5 milar. Sementara saat debat, Deno Kamelus menyampaikan jumlah penerima Tamsil sebanyak 3.235 orang. Namun saat berkampanye keliling Manggarai, Deno Kamelus sampaikan bahwa jumlah penerima Tamsil mencapai 3.681 orang.
Selisih perbedaan tersebut mencapai 908 orang, yang menurut Yoakim Jehati, tidak masuk akal karena yang jelas pembiayaan Tamsil tetap mengacu pada DPA Dinas PPO kabuaten Manggarai yang di tandatangani oleh Bupati Manggarai, Deno Kamelus.
Lp/Berita: Diodisius Rikardus Palu Pan.