DKPP Sumut Sidang Komisioner KPU Labuhanbatu M. Dhani Aswin Mengungkapkan Banyak Yang Tidak Diakui Teradu

Rantauperapat, Labuhanbatu – Berkaitan dengan Sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sumatera Utara, atas gugatan salah satu bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati – Wakil Bupati Labuhanbatu, terhadap staf Sekretariat dan Komisioner KPU Labuhanbatu, di Kantor Bawaslu Sumatera Utara dan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dipimpin Ketua Majelis Prof. Muhammad didampingi anggota Marwan, S.Ag (TPD unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Utara), Mulia Banurea, S.Ag., M.Si (TPD unsur KPU Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Iskandar Zulkarnain (TPD unsur Masyarakat), Kamis (15/10/2020) di duga banyak yang tidak diakui oleh ter-adu.

Pernyataan ini disampaikan oleh M. Dhani Aswin selaku LO (Laison Officer) Zulkarnain Siregar dan Sumarno bapaslon jalur perorangan sebagai pengadu saatdi konfirmasi via aplikasi WA Sabtu (17/10/20).

“Banyak yang tidak diakui para penyelenggara mereka bertemu dengan beberapa pihak dan ceritanya sangat panjang” ucapnya.

“Mudah-mudahan ada sidang lanjutan dalam waktu dekat ini dan mungkin hari ini ada sidang” imbuhnya.

Seperti di ketahui bapaslon Zulkarnaen Siregar dan Sumarno dari jalur perorangan sebagai pengadu dalam perkara bernomor 102-PKE-DKPP/X/2020. Sementara teradu I – V, masing-masing atasnama Suroso (Plt. Kasubbag Teknis & Humas KPU Kabupaten Labuhanbatu), Wahyudi (Ketua KPU Labuhanbatu), M. Rifai Harahap (Anggota KPU Labuhanbatu), Asrul Aziz (PPK Rantau Utara), dan M. Kohar Ritonga (PPK Rantau Utara).

Dalam sidang dalil aduan bapaslon Zulkarnain Siregar dan Sumarno, para teradu, menerima uang tunai untuk memperlancar proses penyerahan dan verifikasi dukungan, terhadap-nya sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan tahun 2020.

Menurut pengadu, teradu I (Suroso) bertemu dengan Zulkarnain (bakal calon bupati perseorangan) di TR Cafe Rantauprapat, melalui penghubung M Dhani Aswin sebagai LO (Laison Officer).

Dalam pertemuan itu, teradu I mengatas-namakan teradu II (Wahyudi), meminta uang sejumlah Rp 20.000.000 untuk memperlancar dukungan, bagi bapaslon Zulkarnain Siregar dan Sumarno.

“Teradu I mengatakan akan membantu meloloskan calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan jika mampu memberikan imbalan berupa satu unit motor merk Yamaha N-Max,” ungkap Zulkarnain Siregar didepan sidang pemeriksaan. Diungkapkan juga, teradu IV dan V menawarkan kepada Zulkarnain Siregar, untuk membayar data dukungan sebesar Rp 10.000 untuk 1 dukungan yang memenuhi syarat (MS) dan menjanjikan menaikkan dukungan dari 13.000 menjadi 23.000 dukungan. Hal itu dikatakan telah mendapat persetujuan dari Teradu II dan III.

Pengadu melakukan penolakan, namun Teradu IV dan V kembali menawarkan Rp 7.000 untuk 1 dukungan dan terjadi kesepakatan sebanyak 10.000 dukungan dengan nilai Rp 70.000.000. Pengadu menyerahkan uang muka sebesar Rp 22.000.000.
Tak hanya para teradu, pengadu mengaku didatangi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari sejumlah desa untuk memberikan dukungan KTP dengan imbalan Rp 7.000 untuk satu KTP/dukungan. Dan hal itu disanggupi pengadu.

Teradu II (Wahyudi) selaku Ketua KPU Kabupaten Labuanbatu langsung membantah dalil aduan tersebut, ia menegaskan tidak pernah menyuruh Teradu I untuk meminta uang kepada paslon Zulkarnain Siregar – Sumarno.
“Saya tidak pernah memerintahkan kepada teradu I, Pak Suroso, atau siapa pun untuk meminta uang kepada Pak Zulkarnain. Begitu juga kepada Teradu IV dan V saya tidak pernah memerintahkan meminta uang untuk tahapan verifikasi faktual,” tegas Wahyudi.
Jajaran KPU kabupaten Labuanbatu, sambungnya, berkali-kali menginstruksi kepada pegawai struktural, PPK, dan PPS untuk mengikuti seluruh aturan dan regulasi yang ada.
Wahyudi menegaskan telah melaksanakan seluruh tahapan verifikasi sesuai denga regulasi dan peraturan yang ada. Serta jajaran komisioner maupun staf KPU Kabupaten Labuhanbatu telah berlaku adil, independen, dan tidak memihak siapapun.

Dalam sidang, diketahui teradu I merupakan operator Sistem Aplikasi Pencalonan (Silon) di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu. Namun, Wahyudi menegaskan jika teradu I tidak pernah meminta uang maupun kendaraan kepada pengadu.

“Teradu I beberapa kali bertemu dengan M Dhani Aswin dalam kapasitasnya sebagai Operator Silon dan Laison Officer (LO), namun pertemuan tersebut tidak pernah dilakukan secara pribadi dan khusus untuk membahas hal-hal yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi teradu I sebagai operator Silon,” tegasnya.
Sementara itu, teradu III (M. Rifai Harahap) mengaku telah melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I, IV, dan V. Klarifikasi dilakukan setelah mengetahui adanya pengaduan ke DKPP.

“Saat klarifikasi kami juga menyampaikan sejumlah alat bukti yang diajukan Pengadu dalam persidangan DKPP. Namun, mereka sama sekali mengaku tidak tahu alat bukti tersebut,” tegasnya.

Sidang pemeriksaan menghadirkan pihak terkait antara lain PPS Kampung Bilah, Sei Tampang, Sei Kasih, Negeri Baru, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Labuanbatu, serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

M. Dhani Aswin berharap sidang mengungkapkan kebenaran dan sangat meng-apresiasi DKPP yang mengingatkan semuanya jangan berbohong, dan jika majelis menemukan fakta dan ada kebohongan maka tidak hanya putusan etik, namun akan pemberian sanksi terberat, yang bisa saja direkomendasi ke jalur hukum yaitu pidana, tegasnnya

SK-Kabiro Labuhanbatu/Muhammad Mauliddin