Jakarta,selidikkasus.com
Pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan DPR kemarin menjadi puncak penghianatan negara terhadap kehendak rakyat,hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Nasional WALHI,Nur Hidayati di Jakarta,selasa 6/10.
“Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak penghianatan negara terhadap hak buruh,petani,masyarakat adat,perempuan,lingkungan hidup dan generasi mendatang” papar Nur kepada awak media yang dirilis CNNIndonesia.com.
Diketahui sebelumnya,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang Undang pada rapat paripurna yang digelar hari senin 5/10 kemarin,yang sedianya direncanakan pengesahannya 8 oktober mendatang namun karena alasan Covid-19 maka pengesahannya dipercapat.
Rencana aksi buruhpun yang rencananya akan digelar secara nasional juga disekat didaerah masing masing karena aksi demopun dilarang dengan alasan masih dalam pandemi covid-19,yang akhirnya recana demon secara nasionalpun terancam batal,dimedia sosialpun nuncul tagar#MosiTidakPercaya,dan ini menjadi topik populer di akun Twitter Indonesia,dan ini suatu bukti ketidak percayaan mereka (Masyarakat) terhadap DPR dan Pemerintah.
DPR dan Pemerintah tidak perduli dengan berbagai protes masayarakat,menurut Nur kondisi ini menjadi cermin kemunduran demokrasi indonesia.
“Pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abaikan kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup” kata Nur.
“WALHI sudah secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya,pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat hebatnya” tutur Nur.
Secara terpisah,Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formapi) Lucius Karus menilai percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja kemarin terlihat mengada ngada dan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.
“Ini terlihat seperti memanfaatkan corona sebagai tameng untuk mengelabui publik saja” ujar Lucius kepada awak media 6/10.
“Pola DPR mengecoh kelompok masyarakat dalamnprosws pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sejak awal digunakan” katanya.
“Jauh dibalik itu sesungguhnya DPR dan Pemerintah justry terlihat berhasil menjauhkan publik dari pembicaraan soal soal substansi RUU Ciptaker ini” kata Lucius.
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan Pemerintah tidak bisa dipukul rata,karena hanya kalangan buruh,aktivis,pekerja informal,dan swasta yang tingkat kepeecayaannya lumtur.
“Saya pikir itu karena mereka menempati posisi sebagai kontributor ekonomi terbesar yangnmana 61-70 persen dikuasai” ujar Wasisto.v
“Terlebih karena posisi indonesia sebagai bagian anggota G-20” kata Wasisto mengakhiri.
(Lp Gun’s Kaperwil Jakarta)