Ambon Maluku Selidikkasusus.com Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD)mendesak Kejati Maluku untuk segera tetapkan tersangka kasus PT.Kalwedo yang sudah sekian lama mengambang.Hal ini disampaikan Nus Termas S.sos Melalui pesan Wathsap pada 19/8 kepada selidikkasus.com setelah selesai pertemuan di kejati Maluku.
Termas mengatakan saya dan beberapa teman dari Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) sudah ketemu dengan Kasipidsus Y E Ochen Almahdaly dan Kasipenkum Samy Sapulette untuk menanyakan kejelasan proses kasus BUMD PT Kalwedo yang hingga saat ini belum ada yang di tetapkan sebagai tersangka pada hal sudah cukup bukti yang kami berikan bahkan semua saksi sudah di periksa tinggal saja mantan Direktur Utama PT Kalwedo Benyamin Thomas Noach ST yang sekarang ini sedang Menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya belum tersentuh oleh hukum.
Sementara Kasipitsus di kuti dalam rekaman suaranya ia membenarkan bahwa kasus tersebut sudah masuk dalam tahap Penyidikan dari tanggal,24 Februari 2020, dan kasus ini bukan lagi kasus dugaan tetapi sudah berstatus Perkara Korupsi karena sudah memenuhi unsur sudah ada calon-calon tersangka namun kami tidak bisa menyampaikan karena ini masih rahasia, ada waktu akan kami umumkan.
menurut Ocheng Kasipidsus red,dua hari lalu bahkan pagi tadi kami di hubungi oleh Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(KPK RI) terkait dengan Perkara BUMD PT. KALWEDO, KPK berapa hari belakangan ini selalu memantau kami Kejaksaaan Tinggi Maluku dalam mengusut tuntas kasus di maksud, kami jaksa tidak akan perna mundur karena kasus ini sudah ada dalam tahap penyidikan ini sudah status perkara korupsi tidak bisa kami main-main dengan kasus ini tidak bisa di hentikan,ungkap kasipidsus.
Termas Kami juga menanyakan terkait kapan terlapor dalam hal ini mantan Direktur PT. KALWEDO Benyamin Thomas Noach,ST (Bupati MBD) kapan di panggil/di periksa mereka mengatakan pasti kami panggil untuk di mintai keterangan/di periksa.karena beliau sangat bertanggung jawab atas kasus ini,sebab terkait dengan Dana Penyertaan Modal 10 Miliar dan Dana Subsidi Pemerintah Pusat 6 Miliyar pertahun, karena sebagian besar saksi terkait kasus ini sudah di panggil untuk di mintai keterangan.
Selesai diskusi kami juga membacakan Surat Pernyataan Sikap kami salah satu tuntutan kami adalah Kejaksaan Tinggi Maluku harus secepatnya memanggil/memeriksa Mantan Direktur PT. KALWEDO Benyamin Thomas Noach,ST dalam waktu dekat ini, kami GPP-MBD tidak akan main-main dengan kasus ini kami selalu mengawal perkara di maksud sampai tuntas, untuk itu Kejaksaan Tinggi Maluku jangan masuk angin jahat, karena perkara ini sangat merugikan kami masyarakat MBD karena fakta membuktikan BUMD PT. KALWEDO telah bangkrut dan KMP. MARSELA dari tahun 2016 sampai saat ini masih di Dok Wayame dan sudah menjadi besi tua karena belum membayar biaya Dok dan juga gaji Kapten dan ABK yang ada, dan kami juga mengingatkan Kejaksaan Tinggi Maluku jangan lupa menghitung semua pendapatan (Tiket dan Bagasi) KMP. Marsela dari tahun 2012-2015 karena begitu besar keuntungan yang BUMD PT. KALWEDO dapatkan, karena 1 bulan KMP. MARSELA melayari rute-rute yang ada 2 kali dalam 1 bulan, keuntungan 1 bulan 150 juta sampai 200 juta, tetapi anehnya BUMD PT. KALWEDO bangkrut begitu saja, padahal kita semua ketahui bersama bawah Dana Subsidi Pemerintah Pusat 6 Miliyar pertahun itu di pakai untuk GAJI ABK, BIAYA DOK, BBM, MAKAN MINUM, namun Masi saja ada kecolongan besar yang terjadi, kami juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memeriksa transferan Subsidi Pemerintah Pusat dari tahun 2012-2015 karena berdasarkan SP2D yang ada 4 tahun yang ada tidak ada rekening PT. Kalwedo maka uang Pemerintah Pusat selama ini masuk ke 4 rekening yang ada di antarnya rekening pribadi atas nama Chirstina Katipana dan Yance Dahoklory, ini kan sudah melanggar aturan/hukum masa uang negara milyaran rupiah koh di kirim ke rekening pribadi masing-masing orang, di tambakan lagi KMP. MARSELA tidak lagi beroprasi dari tahun 2016 tetapi adanya pencairan dana subsidi pemeritnah pusat tahun 2017-2018 sesuai pembicaraan kepala balai provinsi Maluku Pak. Herman kepada kami saat di temui di ruangannya pada 2019 lalu ungkap termas.
Lp kaperwil maluku