BANJARNEGARA — Dugaan kejanggalan dalam proses seleksi perangkat desa di wilayah Kecamatan Banjarmangu kembali menjadi sorotan. Margo mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk menyampaikan pengaduan terkait sejumlah indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan seleksi.
Dalam pertemuan tersebut, Margo diterima oleh Kasubag Umum Inspektorat. Ia menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat pemeriksaan serius, khususnya menyangkut independensi tim penilai dan mekanisme pelaksanaan ujian. Dan tahapan proses seleksi perangkat tersebut
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah keterlibatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmangu, Mustangin, dalam tim penilai. Menurut Margo, komposisi tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip independensi dalam proses seleksi.
Selain itu, Margo yg didampingi dua pengacara juga mengungkap persoalan pengamanan perangkat komunikasi peserta. HP disebut diganti dengan kunci mobil yang dimasukkan ke dalam kotak atau box tersegel. Persoalan ini dinilai perlu mendapat penjelasan mengenai standar operasional dan dasar prosedur yang digunakan panitia.
Margo juga menyampaikan adanya persoalan keterlambatan dalam pelaksanaan seleksi. Meskipun demikian, menurutnya, peristiwa tersebut telah terdokumentasi dan dapat dijadikan bahan untuk menelusuri kronologi kejadian.
Inspektorat: Semestinya Tim Penilai Independen dari BKSDM
Hal menarik muncul dalam penjelasan pihak Inspektorat. Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat menerangkan bahwa semestinya tim penilai berasal dari BKSDM dan bersifat independen.
Penjelasan ini menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Apabila terdapat perbedaan antara mekanisme yang semestinya diterapkan dengan praktik di lapangan, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap dasar penunjukan tim penilai, kewenangan masing-masing pihak, serta prosedur pelaksanaan seleksi.
Margo berharap pengaduan tersebut tidak berhenti sebatas penerimaan laporan administratif. Ia meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap seluruh indikasi yang telah disampaikan.
Jangan Biarkan Seleksi Perangkat Desa Kehilangan Kepercayaan Publik
Seleksi perangkat desa seharusnya menjadi ruang kompetisi yang jujur, terbuka, dan bebas dari intervensi kepentingan. Independensi tim penilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan salah satu fondasi untuk menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyimpangan kewenangan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Masyarakat hanya menghendaki proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai peraturan yang berlaku.
Sebab jabatan perangkat desa adalah amanah publik, bukan ruang permainan kepentingan. Apalagi arena transaksional sungguh ironi apa bali terjadi.
Rumor dilingkungan masyarakat peserta ada yg sudah jual tanah dengan nilai 50juta agar lolos seleksi.