Ruteng – Menyikapi situasi pasca demonstrasi nasional yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, Bupati Manggarai menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh komponen masyarakat pada Senin, 1 September 2025, pukul 11.00 WITA di Kantor Bupati Manggarai. Berdasarkan surat undangan nomor 200.1.3/Kesbangpolda/123/VIII/2025 yang ditandatangani Plh. Sekretaris Daerah Lambertus Bapu, pertemuan ini melibatkan tokoh agama lintas denominasi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai langkah antisipasi menjaga kondusivitas daerah.
Para peserta yang diundang meliputi Ketua dan Anggota FKUB Kabupaten Manggarai, para pastor Paroki se-Kecamatan Langke Rembong, Imam Masjid Baiturrahman Ruteng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pimpinan organisasi seperti PMKRI Cabang Ruteng, GMNI Cabang Ruteng, dan LSM LPPDM Kabupaten Manggarai. Keberagaman peserta ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas pasca gelombang demonstrasi nasional.
“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan Kabupaten Manggarai tetap kondusif dan damai pasca aksi nasional yang terjadi di berbagai daerah,” ungkap Bupati Manggarai dalam keterangannya. Bupati menegaskan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar koordinasi rutin, melainkan respons cepat pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak dari demonstrasi nasional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.
Pemerintah Kabupaten Manggarai menilai perlunya sinergi semua pihak untuk menjaga harmoni sosial yang selama ini terbangun dengan baik. “Kami tidak ingin kondisi yang terjadi di daerah lain berdampak negatif pada masyarakat Manggarai. Dialog dan koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder menjadi kunci untuk mempertahankan kedamaian dan persatuan,” tegas Bupati.
Rapat koordinasi ini diperkirakan akan membahas evaluasi situasi terkini pasca demonstrasi nasional, penguatan toleransi antar umat beragama, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Manggarai serta merumuskan protokol pencegahan eskalasi konflik yang mungkin timbul akibat dinamika politik nasional.
Penulis/Editor : MA