Dituding Menyebarkan Fitnah dan Berita Bohong Oleh Humas PT. GMS, Asvin Angkat Bicara

Sultra – Dituding menyebarkan Fitnah dan berita bohong oleh Humas PT. Gerbang Multi Sejahtera, Asvin ketua Pergam Indonesia kembali menanggapi dan angkat bicara mengenai kegiatan penambangan PT. Gerbang Multi Sejahtera kian memanas dan menjadi Perbincangan Publik. Jumat, 31/03/2022.

Meski demikian, kata Asvin, Sebelumnya, puluhan pemuda dan mahasiswa melakukan aksi untuk demonstrasi di Gedung Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada Tanggal 29 Maret 2023 lalu.

Dalam aspirasinya, Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam persatuan gerakan aktivis muda (Pergam) Indonesia itu menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang berlokasi di Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan (Konsel).

Menurut Ketua umum Pergam Indonesia, Asvin. A Mengatakan, bahwa PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) diduga telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang jelas di wilayah Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan. Katanya pada media ini.

“Bisanya IUP PT. GMS Terbit Tahun 2018, sedangkan putusan Mahkamah Agung itu Tahun 2018 juga. Artinya ada yang keliru dengan perizinan PT. GMS,” ujarnya.

Lanjut Asvin, PT. GMS seharusnya tidak bisa beroperasi, sebab IUP yang di milikinya di cabut oleh pengadilan dengan adanya putusan pengadilan nomor 95/PEN/2017/PTUN Makasar Tanggal 30 Mei 2017 lalu telah Membatalkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 1245 Tahun 2011 Tentang persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi.

Kemudian di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/G/2016/PTUN.KDI.JO. 98/B/2017/PT.TUN. Makasar. JO.29K/2018. Berdasarkan putusan tersebut jelas PT. GMS beraktivitas tanpa memiliki dokumen yang tidak jelas.

Terkait pernyataan salah satu humas PT. GMS, Airin sakoya bahwa PT. GMS memiliki IUP yang di keluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu provinsi Sulawesi tenggara dengan nomor 582/DPM-PT/VII/2018.

Oleh karena itu kami kembali meminta agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait penerbitan IUP PT. GMS Tahun 2018 lalu. Pinta Asvin kepada Aparat Penegak Hukum.

Manton