DOBO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru di bawah pimpinan Mustafa Darakay diduga tidak punya niat untuk membayar upah bulan januari 2021 berdasarkan Kontrak yang di tandatangani oleh penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru sehingga ketiga penyelenggara dari tingkat Kecamatan hingga ke Desa sepakat untuk mendatangi KPU Aru sekaligus meminta pertanggung jawaban KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas upah honor bulan januari 2021 yang tidak dibayar pada Kamis (15/01/2021), namun kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru tutup tidak ada aktifitas.
Berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020, ditentukan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS ungkap Fidel Angwarmasse SH MH saat di hubungi Jurnalis Selidikkasus.com melalui no WhatsAapnya;0822-3030-5xxx
Dikatakan, untuk PPK masa kerja tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021, sementara untuk PPS, masa kerja tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-138/MK.02/2020, Tanggal 28 Februari 2020, perihal usulan standar biaya honorarium badan ad hoc pemilihan tahun 2020, besaran honor untuk PPK dan PPS adalah sebagai berikut :
- PPK
Ketua: Rp 2.500.000 setiap orang/bulan
Anggota: Rp 2.200.000 setiap orang/bulan
Sekretaris: Rp 1.850.000 setiap orang/bulan
Pelaksana/staf administrasi dan teknis : Rp 1.300.000 setiap orang/bulan - PPS
Ketua : Rp 1.500.000 / orang / bulan
Anggota : Rp 1.300.00 / orang/bulan
Sekretaris: Rp 1.150.000 / orang / bulan
Staf/pelaksana : Rp 1.050.000 / orang/bulan
Besaran honor setiap penyelenggara pemilu ad hoc tersebut, disesuaikan juga dengan kemampuan tiap-tiap daerah penyelenggara pilkada.
Pembayaran honor dilakukan berdasarkan masa kerja bulan berdasarkan apa yang dikerjakan, sehingga misalnya masa kerja PPK terhitung 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021 maka honor yang harus dibayarkan kepada PPK atau yang diterima PPK, terhitung hingga Januari 2021, bukan Desember 2020 ungkap Angwarmasse.
Kaperwil Maluku