MUARA ENIM selidikkasus.com – Serangkaian kecelakaan yang terus menimpa pengendara sepeda motor di jalan penghubung Desa Talang Habib Padang Bindu, Kecamatan Panang Enim, bukan hanya menjadi masalah infrastruktur semata, melainkan bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.masarakat sebut mana pungsi membara
Kondisi jalan yang penuh dengan galian tanah yang tidak pernah ditangani telah menyebabkan banyak pengendara tergelincir dan mengalami cidera.
Permukaan jalan yang tidak rata, penuh lubang, dan tidak aman digunakan semakin memperparah risiko kecelakaan terutama saat cuaca buruk atau pada malam hari. Padahal, warga telah berkali-kali menyaksikan kejadian serupa dan mengingatkan akan potensi korban yang lebih parah.
Banyak warga harus lewati jalan ini setiap hari untuk bekerja dan sekolah, bahkan anak-anak pun harus melewatinya.
Namun pemerintah seolah tidak melihat apa-apa.
Masyarakat mengajukan pertanyaan mendasar, dimana rasa tanggung jawab mereka terhadap keselamatan rakyat.
Masyarakat memberikan kritik keras kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mulai dari Kepala Desa, pihak kecamatan, hingga Bupati beserta jajarannya.
Mereka dianggap sepenuhnya menutup mata terhadap masalah yang jelas berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan ribuan warga. Padahal jalan tersebut merupakan akses vital antar kecamatan yang menjadi tulang punggung aktivitas harian masyarakat.
Sebelumnya, permasalahan tambang liar yang ditutup tanpa koordinasi, dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek, serta kondisi infrastruktur jalan lain yang memprihatinkan juga telah membuat pemerintah dinilai kurang responsif meskipun Ombudsman Sumsel telah mengangkat isu ini sejak April 2025.
Masyarakat menuntut Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk berhenti berlama-lama dan segera mengambil tindakan nyata, bukan hanya omongan kosong.
Mereka juga menuntut penyelidikan secara mendalam penyebab galian tanah yang mengganggu dan penertiban terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada praktik ilegal di baliknya.
Selain itu, perbaikan jalan harus dilakukan secara segera, baik sementara maupun permanen, disertai pemasangan rambu peringatan yang jelas dan pengawasan berkala agar jalan tetap aman.
Pemerintah juga harus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat tentang mengapa masalah ini dibiarkan berkepanjangan dan apa langkah konkrit yang akan diambil.
Masyarakat juga mengimbau agar keluhan disampaikan secara terorganisir melalui kanal resmi seperti RT/RW, forum masyarakat, atau langsung menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan kantor kecamatan.
Namun, kali ini masyarakat tidak akan puas dengan tanggapan yang tidak jelas atau janji yang tidak ditepati mereka menuntut aksi nyata dan perubahan yang terlihat segera.
LP:Redaksi
Leave a Reply