Kondisi bangunan Desa Tanah Abang rusak parah meskipun belum lama dibangun, masyarakat ajukan kritik tegas

MUARA ENIM selidikkasus.com – Masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim menyampaikan kritikan yang tegas terkait kondisi seluruh bangunan di wilayahnya yang telah mengalami kerusakan parah meskipun baru saja diselesaikan dan belum lama digunakan. (17/01).

Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.

Menurut masyarakat, kondisi bangunan yang rusak dengan cepat menunjukkan adanya indikasi bahwa proses pembangunan tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Mutu Konstruksi Bangunan.

Mereka menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan bersumber dari uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat menunjukkan bahwa investasi yang telah dikeluarkan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sehingga mengindikasikan adanya kegagalan dalam pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan proyek.

Masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kecelakaan birokrasi dan kurangnya tanggung jawab dari pihak berwenang, baik pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan maupun dinas terkait sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur.

Mereka menyatakan bahwa kurangnya tindakan preventif dan pemantauan berkala telah menyebabkan kondisi yang tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga mengancam hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.

Selain itu, masyarakat mengakui bahwa tanda-tanda kerusakan telah muncul sejak beberapa waktu lalu namun belum ada tindakan konkret dari pihak berwenang untuk melakukan evaluasi mendalam maupun perbaikan yang diperlukan, yang menunjukkan kurangnya sensitivitas dan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada.

Masyarakat mengajak pemerintah Kabupaten Muara Enim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pemerintah desa untuk segera melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh oleh tim ahli independen, mengumumkan hasilnya secara transparan, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab beserta tindakan hukum dan administratif yang sesuai.

Mereka juga menginginkan perbaikan total atau pembangunan ulang yang menjamin mutu konstruksi, evaluasi sistem pengawasan pembangunan, serta kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat.

Kritikan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dengan harapan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, dengan harapan mendapatkan tanggapan jelas dan tindakan konkrit dalam waktu dekat.(red)