Gresik- Bagi warga masyarakat di Kabupaten Gresik yang menerima bantuan sosial (Bansos) untuk segera menyiapkan mental. Pasalnya DPRD Kabupaten Gresik meminta dinas sosial menerapkan kebijakan penempelan stiker penanda bantuan sosial (bansos) sebagai upaya memperkuat transparasi, meningkatan ketepatan sasaran serta menyempurnakan validasi data penerima bantuan.
Stiker penanda yang dimaksud, mencakup keseluruhan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan lain. Langkah ini penting agar seluruh bantuan benar benar tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Saifudin mengajarkan, penerapan kebijakan pemasangan stiker penanda merupakan langkah efektif sebagai upaya transparasi. Sehingga meminimalisir munculnya banyak polemik di tengah masyarakat.
“Kami sangat setuju pemasangan stiker, untuk memastikan ketepatan sasaran, akuntabilitas dan transparasi penyaluran bantuan,” terangnya.
Menurut Saifudin dirinya bersama Komisi IV DPRD Gresik sudah mengusulkan kepada Dinas Sosial terkait kebijakan pemasangan sticker penanda di rumah penerima bansos.
“Langkah pemasangan stiker ini sudah pernah kita bahas dengan Dinsos,” tegasnya.
Selain mendesak agar Dinsos menerapkan kebijakan pemasangan stiker penanda penerima bansos, dewan juga menekankan akurasi data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Memang data masih dalam tahap penyempurnaan. Masih ditemukan masyarakat kita yang benar benar miskin, namun justru tidak menerima bantuan,” imbuhnya
Lanjutnya, dirinya meminta para operator desa agar rutin melakukan verifikasi dan validasi data warga. Selain DTSEN, Kabupaten Gresik juga memiliki aplikasi lokal bernama GresikSoya. Aplikasi itu berfungsi sebagai basis data kemiskinan versi daerah.
“GresikSoyaini justru lebih valid karena mengacu pada DTSEN dan menyisir masyarakat miskin yang belum masuk desil atau berada di desil 6 sampai 10,” terangnya.
Berdasarkan jumlah data di GresikSoya, total ada 142.107 orang data miskin di Kabupaten Gresik masuk tahap dua periode tahun 2025. Terdapat 21 indikator yang digunakan, mulai dari kategori sangat miskin, miskin, pra sejahtera hingga mampu. Proses pendataan dilakukan secara langsung melalui RT,RW dan Kepala Desa dengan metode door to door ke rumah warga. (Fun)