Rabu/10/12/2025, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Rambah Hilir (HIMAKRI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keluhan masyarakat terkait tingginya harga LPG 3 Kg di Rokan Hulu yang menembus Rp27.000 per tabung di tingkat pengecer. Harga tersebut bukan hanya jauh melampaui HET, tetapi juga sangat kontras dibandingkan harga di Pekanbaru yang cenderung stabil. Perbedaan harga yang begitu besar ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi LPG subsidi, bukan sekadar masalah jarak atau biaya transportasi.
HIMAKRI menilai bahwa lonjakan harga ini tidak bisa dilepaskan dari potensi permainan dalam rantai distribusi, terutama karena Rokan Hulu hanya memiliki satu SPBE sebagai pusat suplai, yakni PT. ATM. Sentralisasi distribusi pada satu SPBE membuka ruang besar terjadinya manipulasi kuota, penyaluran yang tidak sesuai peruntukan, ataupun permainan prioritas muatan yang berdampak langsung kepada ketersediaan stok di pangkalan. Ketika pasokan di pangkalan terhambat, masyarakatlah yang menjadi korban melalui kenaikan harga yang tidak wajar.
Di sisi lain, lemahnya fungsi pengawasan dari Disperindag Rokan Hulu memperburuk kondisi. Disperindag seharusnya memastikan distribusi berjalan transparan dan HET dipatuhi oleh pangkalan maupun pengecer. Namun keluhan masyarakat serta temuan di lapangan menunjukkan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran harga, minimnya keterbukaan data kuota LPG per kecamatan, dan dugaan pembiaran terhadap pangkalan yang menjual jauh di atas ketentuan. Situasi ini menimbulkan asumsi bahwa ada ruang permainan yang dibiarkan tumbuh dan merugikan masyarakat kecil sebagai pengguna utama LPG subsidi.
HIMAKRI menegaskan bahwa selisih harga yang tajam antara Rokan Hulu dan Pekanbaru bukanlah fenomena wajar. Jika daerah lain mampu menjaga stabilitas harga, sementara Rokan Hulu justru mengalami lonjakan, maka terdapat indikasi distorsi distribusi yang harus segera dibongkar. HIMAKRI mendorong Disperindag Rokan Hulu membuka data kuota secara transparan, meminta Pertamina melakukan audit khusus terhadap SPBE PT. ATM, serta mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui sidak dan penegakan aturan tanpa pandang bulu. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu turun tangan apabila ditemukan indikasi permainan harga yang terstruktur.
Ketua HIMAKRI Muhammad Afri Rozi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal keadilan dan hak masyarakat untuk mendapatkan LPG subsidi sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa jika suplai hanya berasal dari satu SPBE namun harga di masyarakat melonjak ekstrem, maka ada mata rantai yang tidak beres dan harus segera diperiksa. HIMAKRI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga masyarakat Rambah Hilir dan Rokan Hulu mendapatkan kembali hak mereka atas LPG subsidi yang terjangkau dan bebas dari permainan oknum yang tidak bertanggung jawab.