Dumai — Aksi demonstrasi digelar oleh Lingkar Pemuda Pemudi Dumai (LPPD) di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, Kamis (7/11). Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum LPPD, Agung Gumilang, S.A.P, yang mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan memeriksa berbagai dugaan kejanggalan pada proyek Pelepasan Lahan Bantaran Sungai Dumai Tahap I.
Dalam orasinya, Agung menyampaikan bahwa pihaknya menilai banyak hal yang perlu diselidiki secara mendalam oleh aparat penegak hukum, terutama terkait transparansi dan penggunaan anggaran di lingkungan PUPR Dumai.
“Kami percaya ada banyak hal yang janggal di dinas ini. Oleh karena itu, kami mendorong KPK untuk memeriksa langsung PUPR Kota Dumai. Kami menuntut keterbukaan publik terhadap seluruh proses dan penggunaan anggaran proyek pelepasan lahan bantaran sungai ini,” tegas Agung
dalam pernyataannya di depan kantor PUPR.
Menurut data yang dimiliki LPPD, proyek tahap pertama ini menelan anggaran sebesar Rp16,2 miliar, yang menurut mereka perlu dipertanyakan kejelasannya di tengah kondisi defisit anggaran daerah yang belum juga membaik.
Agung menyoroti bahwa mekanisme ganti untung kepada warga terdampak proyek tampak tidak seragam. Pihaknya menemukan adanya perbedaan harga per meter yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan dugaan mark-up anggaran.
“Kami minta rincian jelas — berapa nilai ganti untung per meter, kepada siapa saja diberikan, dan bagaimana mekanismenya. Jika terbukti ada permainan, maka kami mendesak agar Kepala Dinas PUPR Dumai ditangkap dan diproses hukum,” ujar Agung dengan nada tegas.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Dumai yang sempat dimintai tanggapan oleh massa aksi, hanya menyampaikan singkat bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur.
“Semua sudah sesuai SOP. Selain PUPR, ada beberapa instansi lain yang juga terlibat dalam program besar ini,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut dinilai Agung justru menunjukkan adanya upaya “lempar tanggung jawab”.
“Kalau hanya seperti itu jawabannya, artinya memang patut dilaporkan dan diproses. Dumai sedang tidak baik-baik saja, dan kita minta KPK segera turun tangan,” pungkas Agung.
LPPD memastikan aksi pada hari ini bukan lah yang terakhir, Agung menyampaikan akan terus melakukan Aksi di kantor PUPR Dumai sampai ini benar benar terungkap, dan lanjutan langkah juga akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat resmi kepada KPK, disertai dokumen dan data pendukung yang telah dikumpulkan dari lapangan. Mereka menegaskan tetap bersikap profesional serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.