Foto ilustrasi
Rohul – Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Anti Korupsi (AMSAK) Gerakan masyarakat Nusantara raya ( Gemantararaya ), Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Indonesia ( lppdm ) bersama dengan Lembaga bantuan hukum Citra keadilan cab.provinsi riau Akan Gelar Aksi damai besar Besaran Di Kajati Riau Terkait kegiatan Bimtek para kepala Di kabupaten Rohul.
Disinyalir Plt. Kadis DPMPD Rohul, Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sejumlah 106 kepala desa mengikuti kegiatan bimtek ke Sumatra Utara ada indikasi korupsi dan mark’ up.
Sobarudin selaku ketua koordinator aksi menuturkan bahwa Modus penyelewengan dana desa modus Kegiatan Bimtek seringkali digunakan sebagai penyelewengan dana desa, termasuk dana yang dialokasikan untuk BUMDes. Banyak kepala desa yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan yang tidak sesuai aturan.
Seharusnya Dana BUMDes dapat membiayai bisnis sosial yang melayani kebutuhan dasar warga, seperti penyediaan air minum atau listrik desa.
Pembukaan lapangan kerja: Dengan berjalannya usaha BUMDes, terbuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga desa.
Pemberdayaan masyarakat: Melalui berbagai kegiatan usaha, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan lebih berdaya secara ekonomi.
Peningkatan pendapatan asli desa: Hasil usaha dari keuntungan BUMDes akan menjadi pendapatan asli desa (PADes) yang kemudian dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pengembangan sektor strategis dan Ketahanan pangan: Sebagian dana desa dialokasikan untuk ketahanan pangan dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh BUMDes.
Hal ini termasuk pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan lumbung pangan.
BUMDes juga dapat mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa, misalnyae melalui internet desa.
Potensi usaha
Lanjut sobarudin yang juga direktur lembaga hukum dan biro hukum dalam aksi damai yange akan di adakan di kajati Riau menjelaskan bahhwa Penggunaan dana BUMDes sangat bergantung pada potensi usaha yang ada di desa tersebut, seperti: Perdagangan, Pariwisata
Kerajinan lokal, Pengelolaan sumber daya alam.
Dana BUMDes tidak boleh digunakan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Dana yang diperoleh BUMDes harus digunakan untuk mengembangkan usaha produktif demi kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk keperluan lain yang tidak relevan dengan kegiatan operasionalnya.
Dasar hukum yang mendukung larangan ini: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021: Mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. Dana BUMDes diperuntukkan untuk memperluas usaha produktif dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa.
Dalam tuntutan kami dalam aksi yang akan kami adakan dalam waktu dekat ini Meminta agar Kajati Riau mendidik lebih mendidik lagi pihak Kajari Rohul yang diduga lambat dalam menangani perkara, Dan agar pihak Kejati Riau segera mengusut dugaan mark up anggaran bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) bersama pihak ketiga di Sumatera Utara.
kurang respeknya bupati Rohul (Anton ) dalam menindak lanjuti semua masalah terkait bimtek para kepala desa di kabupaten Rohul, apalagi ini sudah menjadi konsumsi publik , belum lagi janji janji kampanye Anton yang mana sampai saat ini belum terlihat, kami juga mempertanyakan apakah ada jiwa anti korupsi bupati rohul Anton.? , Jangan kerana sudah jadi bupati lupa sama pendukung dan lupa akan janji manis mu saat kampanye.
Dan kami juga belum tau apakah ada dugaan oknum anggota DPRD di Rohul menjadi pembekap dalam kasus viral bimtek para kades di Rohul ke Sumatra Utara,?? yang mana diketahui isu beredar bahwa disinyalir perdesa menghabiskan rp.21000.000 rupiah di x 106, dijaman saat ini masyarakat masih banyak Yang membutuh. Apakah para kades ini ingin jalan,? kami dari sejumlah aliansi dalam aksi kami kedepannya akan melaporkan secara resmi di kajati Riau, kerna kami tidak percaya lagi sama pihak Kajari Rohul, tegas azlani yang juga salah satu aliansi.