Senin, 6 Oktober 2025. Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu – Riau (HIMAROHU-RIAU) menyoroti serius persoalan distribusi BBM di Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat di lapangan kerap mengeluhkan kualitas Pertalite yang dinilai tidak sesuai standar, mulai dari performa kendaraan yang menurun hingga dugaan kandungan bahan bakar yang berbeda dari biasanya. Dugaan kualitas Pertalite yang dipertanyakan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar rakyat tidak dirugikan.
Selain itu, kelangkaan Pertamax dan Solar semakin menambah keresahan. Antrean panjang di SPBU, distribusi yang tidak merata, serta indikasi adanya penimbunan Solar oleh oknum tertentu memperkuat dugaan permainan mafia migas. Kondisi ini jelas merugikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas yang bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari.
HIMAROHU-RIAU menilai situasi ini sudah melewati batas wajar. Kami mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu agar segera turun ke lapangan sesuai dengan tupoksinya, melakukan pengawasan dan investigasi menyeluruh terhadap kualitas Pertalite serta distribusi Pertamax dan Solar, memeriksa SPBU, serta menindak tegas jika ditemukan adanya permainan mafia maupun penimbunan BBM jenis solar.
Tidak hanya itu, HIMAROHU-RIAU juga menilai Polres Rokan Hulu bergerak lambat dalam menangani dugaan permainan BBM. Kapolres Rohul bahkan lebih sibuk dengan agenda pencitraan publik ketimbang serius membongkar mafia solar dan. Lambannya tindakan hukum justru membuka ruang yang lebih luas bagi praktik ilegal di sektor energi.
“Pertalite dengan kualitas yang dipertanyakan, Pertamax yang langka, dan Solar yang semakin sulit diakses adalah penderitaan nyata masyarakat Rohul hari ini. Kami minta Disperindag jangan hanya duduk di balik meja, segera turun ke lapangan. Dan Polres Rohul jangan lagi berlama-lama, mafia migas harus segera diberantas,” tegas Mexi Andrean HM, Ketua Umum HIMAROHU-RIAU.
Lebih lanjut, Mexi Andrean HM menambahkan:
“Energi adalah hajat hidup rakyat. Bagaimana mungkin masyarakat disuruh patuh membayar harga resmi jika kualitas dan ketersediaannya tidak terjamin? Pemerintah daerah wajib berpihak kepada rakyat, dan Polres Rohul harus menghentikan pencitraan lalu benar-benar bekerja. HIMAROHU-RIAU akan terus mengawal isu ini, dan kami siap berada di garda terdepan bersama masyarakat untuk menuntut kebenaran dan keadilan.”
HIMAROHU-RIAU mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, negara dan pemerintah daerah berkewajiban hadir melindungi hak-hak masyarakat. Energi bukanlah komoditas yang bisa dipermainkan oleh segelintir pihak.
Kami menegaskan, jika Disperindag maupun Polres Rohul tidak segera bertindak, HIMAROHU-RIAU bersama masyarakat siap turun ke jalan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan distribusi BBM yang adil bagi seluruh rakyat Rokan Hulu.