Ruteng – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan menyeluruh terhadap Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena terkait penggunaan dana APBD untuk penyelenggaraan Tour de EnTeTe 2025 yang dinilai sangat tidak tepat sasaran dan cenderung boros di tengah kondisi kemiskinan yang masih tinggi.
Ketua LPPDM NTT, Marsel Ahang, yang juga merupakan pengacara fenomenal dan berpengalaman di wilayah NTT, dengan keras mengkritik kebijakan Gubernur Lakalena yang dinilai sangat tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat NTT. “Gubernur Lakalena seolah-olah berbahagia dan bergembira ria di tengah penderitaan rakyat yang membutuhkan efisiensi anggaran untuk kebutuhan dasar mereka. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang sangat mengecewakan dari seorang pemimpin daerah,” tegas Ahang
Berdasarkan klarifikasi yang dikeluarkan Gubernur Melki, dana Tour de EnTeTe memang berasal dari APBD Provinsi NTT sebesar Rp 5 miliar dan Bank NTT sebesar Rp 5 miliar, namun total keseluruhan biaya penyelenggaraan event ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah jika dihitung dengan seluruh biaya operasional dan infrastruktur pendukung. Ahang mempertanyakan, mengapa dana sebesar itu dihabiskan untuk event sepeda internasional yang sifatnya hanya sesaat dan tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat NTT, sementara masih banyak program pembangunan prioritas yang sangat mendesak dan belum tersentuh dengan baik, seperti pembangunan jalan raya yang rusak parah di berbagai daerah, rehabilitasi sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan, dan program-program pengentasan kemiskinan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan NTT pada September 2024 mencapai 19,02 persen, angka yang sangat tinggi dan jauh di atas rata-rata nasional, namun Gubernur Lakalena justru mengalokasikan dana milyaran rupiah untuk event yang tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan tersebut. “Bagaimana mungkin seorang gubernur bisa tidur nyenyak ketika hampir 20 persen rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, namun dana publik dihamburkan untuk pencitraan semata. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujar Ahang
Problematika pembangunan infrastruktur di NTT yang masih sangat kompleks dan memprihatinkan seharusnya menjadi fokus utama pemerintahan Gubernur Lakalena. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung transportasi darat belum cukup memadai, dengan banyak jalan yang rusak parah dan tidak layak dilalui, serta sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan untuk mendukung konektivitas antar pulau masih belum optimal, membuat akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi sangat terbatas. Kondisi sekolah-sekolah di berbagai daerah juga masih banyak yang memprihatinkan, dengan bangunan yang rusak, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, dan akses pendidikan yang masih sulit dijangkau oleh anak-anak di daerah terpencil.
“Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan seperti ini, Gubernur Lakalena justru memilih untuk menghamburkan dana publik untuk event glamour yang hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat kecil. Ini adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak bisa kita tolerir,” tegas Ahang. LPPDM menilai penggunaan dana publik untuk Tour de EnTeTe adalah bentuk pemborosan yang sangat tidak bertanggung jawab dan perlu dievaluasi secara komprehensif oleh lembaga penegak hukum, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran dan dampak ekonomi jangka panjang yang sangat minimal bagi masyarakat NTT.
Sebagai lembaga pengawas yang concern terhadap demokrasi dan transparansi pemerintahan, LPPDM dengan tegas mendesak KPK untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit menyeluruh serta penyelidikan mendalam terhadap seluruh penggunaan anggaran Tour de EnTeTe ini. “Kami tidak akan berhenti menuntut keadilan sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari Gubernur Lakalena. KPK harus bergerak cepat untuk mengusut tuntas kasus ini karena ini menyangkut dana rakyat yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Ahang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik harus menjadi prioritas mutlak, bukan sekadar janji politik kosong yang selalu dilontarkan setiap ada kritik dari masyarakat.
LPPDM juga menuntut Gubernur Melki untuk segera mengubah prioritas pembangunannya dan lebih fokus pada program-program yang dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil agar masyarakat bisa mengakses layanan dasar dengan mudah, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan yang layak untuk menjamin hak anak-anak NTT mendapatkan pendidikan berkualitas, pengembangan infrastruktur ekonomi untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat, serta program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan terukur dampaknya.
LPPDM berharap KPK dapat merespons tuntutan rakyat NTT dengan serius dan melakukan kajian mendalam tanpa pandang bulu untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana publik, serta memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum dalam kasus ini.
“Event Tour de EnTeTe 2025 yang berlangsung pada 10-21 September 2025 memang telah menarik perhatian internasional dengan keikutsertaan atlet dari 13 negara, namun prestise dan pencitraan tidak boleh mengalahkan kepentingan rakyat yang sedang menderita.
Penulis/Editor: by ntt