– Gubernur Riau, Abdul Wahid, jadi sorotan masyarakat, ketika lakukan pengangkatan sejumlah honorer baru, atau staf ahli, ditengah defisit APBD Riau sebesar 3,5 Triliun versi Wahid. Disisi lain, kebijakan itu, melawan intruksi kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan, sehingga LPKKI, Chalenge kepala BKN untuk berikan sanksi tegas kepada Abdul Wahid, sesuai dengan sesumbarnya. 23/05/2025.
Menyoal hal ini, awak media mencoba wawancara dan mohon tanggapan kepada salah satu Lembaga masyarakat yang konsen menyikapi kebijakan Pemerintah, yakni Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI). Melalui telepon selulernya, ketua LPKKI, Feri Sibarani, SH, MH, kepada awak media mengatakan, pihaknya menilai Gubernur Riau, Abdul Wahid, tidak tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Negara.
“Jika benar Abdul Wahid, selaku Gubernur Riau telah mengangkat sejumlah honorer atau staff ahlinya, berarti dia secara sengaja telah bertindak melawan ketentuan dari kepala BKN RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Harusnya, Wahid selalu tunduk dan komitmen kepada pemerintah pusat, karena ada fungsi pemerintahan desentralisasi, dan dekonsentrasi yang harus dijalankan” Sebutnya.
Dilanjutkannya, bahwa kepala BKN, prof Zudan, tidak hanya pintar mengeluarkan pernyataan larangan mengangkat honorer dan ancaman sanksi-sanksi tegas namun ternyata hanya omon-omon. Harus ada sikap jelas dan konsekwen dengan semua garis kebijakan, agar Negara ini ada kepastian hukum dan kejelasan bernegara.
“Jujur terkadang para pejabat tinggi di pemerintahan pusat ini pun lebih “bajingan” daripada pejabat di daerah. Kadang mereka lihai membuat skenario, dengan berbagai cara, termasuk kebijakan-kebijakan, namun faktanya kerap kebijakan itu hanya omon-omon, alias tidak terlaksana kebawah. Ujung-ujungnya, justru ajang untuk berkolusi bersama” Kata Feri Sibarani.
Menurutnya, prof Zudan jika ingin menegakkan aturannya, dan ingin menunjukkan bukti ketegasan serta menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya di Indonesia, agar merubah paradigma berfikir para pejabat di daerah, harusnya Zudan segera sikapi bentuk perlawanan Gubernur Riau, Abdul Wahid ini, atau kepala daerah lainnya jika masih ada yang melanggar di daerah lainnya, supaya Negara ini menjadi jelas dan tidak begini-begini aja selamanya.
“Ini kesempatan kepada Zudan jika benar ingin bawa perubahan nyata dalam tata pemerintahan di seluruh Indonesia. Buktikan omongannya, buat Negara ini menjadi jelas, agar tidak menjadi bahan olok-olokan di warung kopi” Kata Feri.
Sumber: Wawancara
Penulis: FIT