JAKARTA – Warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Semanan Sunter meliputi empat RW Duri Pulo desak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera menerbitkan penlok.
Pasalnya, tahapan sosialisasi maupun konsultasi publik, untuk proyek tol Semanan Sunter merupakan usulan Pemprov. Namun hingga saat ini belum diterbitkan, dengan alasan masih ada penolakan warga yang bersifat minoritas.
Sementara itu, Bang Ucok warga RT 013 /012 Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus) kepada Wartawan mengungkapkan, bahwa rumah yang terkena dampak tol Semanan Sunter, pihak Suku Dinas (Sudin) Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) melakukan tahapan trase awal dan akhir di tahun 2023 hingga 2024 dengan pengukuran pihak BPN dan Sudin Perumahan juga sudah melakukan pendataan kepemilikan rumah yang disertakan fotocopy kepemilikan (inden, inven) termasuk dilaksanakan sanggahan. “Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Tapi akibat penlok nya sudah berakhir maka proses nya jadi terhambat,” ungkap Bang Ucok.
Bahkan, lanjut Ucok warga RW 012 sudah sepakat disaat konsultasi publik waktu itu yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 lalu. Mereka berharap Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi menerbitkan penlok karena sudah menunggu lama proyek tersebut.
“Kasihan warga yang terdampak. Mereka berharap ada kepastian karena proyek ini dari tahun 2018. Warga minta penlok segera di terbitkan sehingga masyarakat ada kepastian penuntasannya,” tandasnya.
Tokoh masyarakat Rohiman yang mengawal warga terdampak proyek tol ini menyatakan, sudah mendampingi langsung pada tahun 2018. Kenapa proyek ini terhenti dan baru dilanjutkan kembali awal 2023 oleh pihak PUPR.
Meski begitu, kata Rohiman pihak PUPR sangat terbuka mensosialisasikan proyek Tol Semanan Sunter. “Warga masyarakat sangat antusias dan sepakat namun kenapa program ini terhenti karena penlok nya tak kunjung diterbitkan,” ungkapnya.
Padahal warga masyarakat Duri Pulo yang meliputi dari RW 012, 09, 08 dan RW 07 sudah melaksanakan yang namanya inden, inven tinggal menunggu realisasi pengumuman hasil sanggahan. Untuk Duri Pulo sendiri ada 900 an yang terdampak proyek Tol Semanan Sunter.
“Alhamdulillah semua warga sepakat waktu diadakannya konsultasi publik pada bulan Agustus lalu dan yang menolak ada 18 warga dari total yang terdampak 4.285 warga. Seharusnya Pemprov yang mengusulkan proyek tol ini lebih totalitas dalam menghadapi secuil masalah penolakan. Terlebih yang menolak sangat minoritas dan penolakannya tidak bersifat prinsip yang mengancam HAM maupun Norma-norma yang berlaku seperti, menolak karena ingin tau UGR nya terlebih dahulu, padahal sudah dijelaskan dalam konsultasi publik, UGR merupakan tahapan lanjutan setelah diukur, didata dan dinilai oleh appraisal,” jelas Rohiman. (***)