Muara Enim – Sumsel- Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.018.111.989.103,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp905.296.146.233,22 atau 88,92% dari anggaran.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor 08/LHP/XVIII.PLG/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, BPK mengungkapkan permasalahan sebagai berikut.
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebesar Rp150.034.100,00 Tidak Sesuai Ketentuan Pemeriksaan atas realisasi Belanja Pegawai per 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.201.871.328.172,2 menunjukkan permasalahan pada delapan SKPD.
1) Pembayaran Tunjangan Umum dan/atau Tunjangan Fungsional Kepada Pegawai yang Tugas Belajar Setelah Bulan Ke enam Sebesar Rp10.950.000,00.
2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terhadap Pegawai Mutasi Keluar, Pensiun, dan Meninggal Dunia Sebesar Rp112.456.700,00.
3) Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN termasuk THR dan Gaji 13 terhadap Pegawai Hukuman Disiplin Sebesar Rp24.455.400,00.
4) Pembayaran Tunjangan Fungsional terhadap Pegawai yang Menjalani Cuti Besar Sebesar Rp2.172.000,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021
Didalam LKPD lhp BPK RI di ungkapkan bahwa “Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN terhadap pegawai yang tugas belajar, mutasi keluar, pensiun, meninggal dunia, hukuman disiplin, dan cuti besar sebesar Rp150.034.100,00. Hal tersebut disebabkan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah masing masing SKPD tidak melakukan verifikasi daftar gaji pegawai ke database pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian masing-masing SKPD sebelum mengajukan pembayaran gaji pegawai ke BPKAD.
Lanjut di beberkan di lkpd lhp BPK tersebut bahwa “Saat penyusunan LHP terdapat pengembalian ke Kas Daerah sebesar Rp129.054.500,00 yang terdiri dari pengembalian sebelum 31 Desember 2023 sebesar Rp127.247.500,00 dan pengembalian setelah tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.807.000,00, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp20.979.600,00 yang belum ditindaklanjuti.
Atas pengembalian sebelum 31 Desember 2023 telah dilakukan pengurangan Belanja Pegawai, sehingga masih terdapat lebih saji Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp22.786.600,00 (Rp1.807.000,00 + Rp20.979.600,00).
b. Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp335.919.345,39 Pemeriksaan atas realisasi Belanja Pegawai per 31 Oktober 2023 sebesar Rp1.201.871.328.172,28 menunjukkan permasalahan pada 48 SKPD sebagai berikut.
1) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tidak Berdasarkan
Perhitungan Kehadiran dari Sistem Presensi Elektronik berupa e-presensi
dan Sidik Jari (fingerprint).
2) Status Izin dan Status Dispensasi pada Aplikasi e-presensi Belum Diatur
Penggunaannya.
3) Pembayaran TPP Tidak Berdasarkan Jam Kerja Sebenarnya.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34, serta Pasal 35 ayat (3), (4), dan (5). Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran TPP pada 48 SKPD sebesar Rp335.919.345,39. (*) Sumber LKPD lhp