Pekanbaru- miris sekali,,!! banyak proyek yang Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Harga Satuan Pada Empat Belas Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Rokan hulu tahun anggaran 2023 akan di laporkan di Polda Riau dan kejaksaan tinggi riau
Hal tersebut di ungkapkan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil anti korupsi di Pekanbaru Sabtu november 2023, ia menjelaskan bahwa adanya unsur kesengajaan indikasi korupsi dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut sehingga bisa kekurangan volume , jelas sudah ada acuannya jika melakukan pengerjaannya kenapa bisa lagi terjadi kekurangan volume,?
Kami menduga bobroknya pengawasan dari kepala dinas pupr Rokan hulu yang menjabat di tahun 2023, lucu rasanya jika bisa kekurangan volume, contohnya seperti Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan
Lingkungan Dusun Batang Samo Hilir Desa Suka Maju Kec. Rambah, Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Aliantan Kec. Kabun, Pembangunan Semenisasi Jalan Suka Makmur Desa Rambah Baru Kec. Rambah
Samo, Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir, Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec.
Kepenuhan.
Lanjut Rio belum lagi pada Realisasi Belanja Modal yang Tidak Menjadi Menjadi Aset Daerah kabupaten Rokan hulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 499.953.250,00 Dan di tambah lagi Sewa alat berat belum dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penyewaan alat berat pada Dinas PUPR tidak dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Sehingga tidak diketahui dasar penetapan SKRD terkait jumlah alat berat yang disewa, besaran sewa, jangka waktu, serta hak dan kewajiban pihak penyewa dan pihak Pemda.
Gimana kabupaten Rohul mau maju jika mental pejabatnya tak becus bekerja , maka dengan hasil musyawarah para jajaran aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil anti korupsi kami akan melaporkan hasil investigasi kami di lapangan dan didukung lagi dokumen lainnya seperti hasil temuan pemeriksaan, ini jelas sudah tak sesuai dengan administrasi pemerintahan ketentuan undang undang no.30 tahun 2014, ujar rio
Di dalam pelaporan nanti Kami juga akan melakukan aksi damai turun ke jalan dan menyerahkan berkas laporan kami untuk bukti pendukung dari lapangan kami juga akan lampir data lhp BPK kerna data yang kami punya ini menjadi temuan juga di laporan hasil pemeriksaan badan keuangan republik Indonesia. Tegas Rio.