Rata Rata Sebesar Rp 80 Miliar Per tahun Anggaran RSUD KH.Daud Arif Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tanjab Barat, Namun Hasilnya Belum Memuaskan

 

Kuala Tungkal.. 10/2024. Besarnya anggaran yang diberikan kepada RSUD Daut Arif yaitu rata-rata sebesar rp 80 Miliar lebih pertahun yang di ambil dari APBD kabupaten tanjung jabung barat, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah ini ternyata hasilnya dinilai belum memuaskan harapan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh ketua JRPM priv jambi kepada wartawan disela sela kesibukannya.

” Menurut saya ,sisa sia saja pemkab memberikan anggaran belanja dan operasional kepada RSUD KH.Daut Arif, rata-rata sebesar rp 80Miliar pertahunnya ditambah lagi biaya RSUD yang ada di kecamatan merlung, itu juga berkisaran 40 Miliar pertahunnya, yang dimana direktur nya dari kepala puskesmas langsung diangkat menjadi direktur.

Tapii sekarang hasilnya kelihatan gak? malah masyarakat di sekitar situ lebih banyak pergi berobat ke jambi. Ujarnya.

Anehnya lagi, untuk sekedar cek kesehatan aja kita harus bayar,,ada lagi si pasien yang punya BPJS mau seken, tapi supaya bisa cepat ditangani,lalu pihak RSUD KH.Daut Arifin ini mengarahkan agar lebih baik menggunakan jalur umum.

Kan larinya RSUD jadi berbisnis ketimbang meningkatkan pelayanan dan ketersediaan peralatan dan obat-obatan. Ujarnya.

Padahal semua biaya mulai dari biaya gaji pegawai, operasional, dan belanja obat obat-obatan di RSUD itu dibiayai oleh pemerintah lewat APBD dan dan ibah pusat, tapi rakyat suruh bayar lagi dengan alasan supaya ada PAD pendapatan daerah, tapi sesuai gak dengan data jumlah paseien yang berobat..?

Lalu yang gak bayar katanya hanya yang punya BPJS kan,walaupun dibatasi, tapi BPJS kan kita bayar juga.

Jadi gak ada yang gratis sebenarnya bukan,? Kalau toh juga masayarakat yg berobat ke RSUD milik pemerintah itu harus juga bayar, lalu pendapatan negara kemana ?

Kemudian jika dilihat dari sisi pasilitas dan ketersediaan obat-obatan serta pelayanan kesehatan di daerah tanjab Barat ini, menurut pengetahuan saya, mengutip dari hasil audit BPK Provinsi jambi, belum maksimal dan masih banyak temuan tentang pengadaan obat-obatan kesehatan serta kurang nya SDM dalam pengelolaan untuk meningkatan pelayanan kesehatan di daerah ini. Ujar pak Golan Ketua JRPM Jambi.

Apalagi kabupaten tanjung jabung barat saat ini dipimpin oleh dr Fery kusnadi, seorang kadis kesehatan provinsi jambi, yang saya anggap merupakan ahli dalam menyusun “anggaran belanja di bidang kesehatan ” Ya apa mau dikata kita lihat aja kedepannya seperti apa jadinya. Tambahnya.