KAPAK ( Kesatuan Aksi Pemuda Kampar) akan melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran undang undang di BPN Kampar ke Polda Riau dan Kejati Riau serta kementrian BPN RI, ungkap Riki Putra kepada awak media Selasa, 23/7 di Pekanbaru Riau.
Di jelaskan Putra, adapun dugaan pelanggaran undang undang yang di laporkan secara resmi adalah, di duga BPN Kampar terlibat dalam kasus mafia tanah kebun sawit 39 hakter di desa indra sakti kasus ini di tangani oleh Kejari Kampar saat ini, kita meminta Kejari Kampar segera menahan Kepala BPN Kampar yang di duga kuat terlibat, kasus ini harus segera di tuntaskan karena 2 bulan lagi jabatan PJ kaban BPN Kampar akan habis.
Kemudian lanjutnya yang kedua adalah masih maraknya dugaan meminta suap notaris, developer dan masyarakat untuk pengurusan hak pertama kali, pemecahan dan pemisahan hak sertifikat di BPN budaya ini sudah ada di BPN sejak lama diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang berjamaah, dengan persentase berbeda-beda sesuai jabatan di duga atas laporan laporan Kampar belum bebas dari indikasi ini, Kejati Riau dan Polda Riau kita minta untuk segera mengusut ini, kami akan lampirkan rekaman video dan suara dari karyawan karyawati Notaris di Kampar
“Laporan juga akan di sampai kan ke menteri AHY dan kejagung”, pungkas Putra.