
Jambi 07/2024. Ada Temuan BPK pada laporan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan penyebaran covid 19 pada dinas kesehatan provinsi jambi TA 2021 sebesar rp 1.629.399.000,
Pada TA 2021 Pemerintah provinsi jambi menyajikan anggaran belanja BTT sebesar rp 121.224.875.356,00 dengan realisasi sebesar rp 51.908.593.557,1
Dari hasil pemeriksaan dan uji petik serta hasil wawancara terhadap bendahara keuangan, yang dilakukan BPK terkait laporan realisasi belanja BTT pada dinas kesehatan provinsi jambi TA 2021,
BPK menemukan adanya laporan realisasi belanja yang tidak dilengkapi dengan Spj sebesar rp 276.048.000,
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar rp 1.353.351.000.sehingga total keseluruhan temuan BPK pada realisasi anggaran BTT sebesar rp 1.629.339.000. Ungkap LHP BPK. Yang dikeluarkan pada tahun 2022.
Terkait hal ini kepala dinas kesehatan provinsi jambi, Fery, ketika dikonfirmasi terkait hal ini beberapa waktu lalu melalui pesan singkat nya lalu beliau mengatakan,
“Mengenai hal tersebut, itu sudah kita selesaikan melalui sidang TPTGR dan tidak ada masalah lg, itu menurut kita pak… Ujarnya.
Menanggapi permasalahan adanya temuan BPK pada belanja BTT dinas kesehatan provinsi jambi tersebut, pak Golan selaku ketua JRPM provinsi jambi, mengatakan,
” Hal seperti ini sudah banyak terjadi, hampir di semua instansi pemerintah.
“Artinya banyak sekali oknum pejabatnya selalu berupaya bagaimana caranya” Maling duit rakyat, jika ketahuan,,hanya pengembalian kok, Namun kalau rakyat biasa yang melakukan pelanggaran aturan hukum pasti langsung dipidanakan, dan tidak ada keadilan hukum,,itu lah yang terjadi di negara kita ini. Ujarnya
“Walaupun sedemikian kondisi negara kita ini, kita tetap selalu menyuarakan agar kiranya pihak terkait dan pihak kejaksaan dan KPK dapat menelusuri hal ini,,sebab menurut saya ada unsur niat kesengajaan untuk melakukan ” Korupsi” Itu kan bisa dijadiin permukaan yang cukup untuk menjerat pihak pihak terkait dalam pengelolaan uang negara tersebut. Ujarnya.