
Muara Enim selidikkasus.com 5/7/2024 jumat
Setiap akhir tahun banyak sekali ditemukan pekerjaan pengadaan jasa kontruksi yang belum selesai 100% sesuai dengan jadwal di kontrak. Bahkan terdapat pekerjaan yang telah diperpanjang sampai akhir periode pelaksanaan yaitu 31 Desember, tetapi tidak dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana. Peristiwa ini Terlihat di Jalan Pagar agung menuju pagar Dewa dengan sumber dana dari APBD tahun 2023
Atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh PPK dan kontraktor pelaksana, seperti anggaran tidak dikembalikan ke negara maka sebagaian kontraktor mendisain laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan menjadi 100% selesai walaupun kenyataan lapangan belum, dan kondisi ini sepengetahun PPK dan atau tidak sepengetahuan PPK. Jika sepengetahuan PPK maka terdapat kesepekatan bersama yang intinya pekerjaan tetap dilanjutkan walaupun waktu pelaksanaan telah selesai, terhadap kondisi ini biasanya kepada kontraktor tidak dijatuhi denda keterlambatan dan pembayaran 100% langsung masuk ke rekening
mereka Kondisi ini sangat berisiko jika kontraktor mengingkari kesepakatan bersama, melarikan diri dan akhirnya hasil pekerjaan tidak dapat dinikmati oleh pemilik, atau kontraktor tetap melanjutkan pekerjaan akan tetapi terkesan santai karena tidak ada waktu pelaksanaan yang akan dikejar.
Jika tanpa sepengetahuan PPK, maka biasanya kontraktor pelaksana telah sepakat dengan konsultan pengawas untuk mendisain laporan pelaksanaan menjadi 100% selesai sesuai dengan kontrak, dan pada saat dilakukan pemeriksaan atas hasil laporan tidak dilakukan pengukuran secara detail dan terperinci sesuai kontrak. Kondisi ini sering terjadi pada instansi non teknis dengan PPK belum berpengalaman, tidak mengerti membaca gambar, laporan kemajuan pekerjaan dan manajemen pelaksanaan konstruksi tidak berjalan sebagaimana mestinya
Terlihat jalan pagar agung menuju pagar dewa terindikasi gembong koropsi dan diduga kebal hukum sehingga pekerjaan tersebut tidak satupun yang berani mengungkap sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar
Dan kita lihat apaka di tahun 2024 ini akan diangarkan lagi di ABT kemudian baru bisa di tagih dengan ketentuan membayar bunga keterlambatan atau mang sudah di bayar tahun 2023 yang lalu kemudian pekerjaan nya baru menyusul.
Kalau dilakukan seperti itu arti nya ada persekongkolan antara ppk kepala dinas dan kabak keuangan pemda Muara Enim dan jelas itu melanggar aturan.
Kami mengharapkan pihak kejaksaan dan inspektorat kabupaten Muara Enim untuk turun dan menangani pekerjaan tersebut dengan teliti dan benar apabila ada kecurangan dan permainan tolong di tidak sesuai UUD yang berlaku di negara Indonesia ini sehingga uang negara terselamatkan
Lp:Nopri Hartono
Leave a Reply