Lahat Rabu 17 jan 2024 selidikkasus.com|| Kisruh pelantikan 43 Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lahat beberapa hari yang lalu berbuntut panjang. Membuat masa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Lahat Menggugat turun ke jalan untuk melakukan aksi demo.
Aksi masa yang berjumlah ratusan orang tersebut turun ke jalan kecewa lantaran Penjabat Bupati Lahat Muhammad Farid di duga mengeluarkan kebijakan mengangkat Pjs Kades tanpa melalui prosedur mekanisme, dan aturan yang berlaku, serta diduga bermuatan politis.
Koordinator Aksi Fauzi Anwar, Rabu (17/1) dalam orasi menyampaikan pengangkatan Pjs Kades ini tidak lagi melalui proses Musyawarah BPD dan Camat.
Dirinya mengatakan bahwa hasil temuan di setiap Desa ada tenaga kesehatan dan tenaga guru yang menjabat PJS Kades bahkan ada yang dari wilayah luar Kabupaten Lahat.
“Kebanyakan Pjs Kades yang di lantik itu orang dari luar Desa jadi mana mungkin bisa mengerti karakteristik warga dan wilayah yang ia pimpin,” Ujarnya.
Aroma politik dalam pelantikan Pjs Kades ini semakin kental saat ada salah satu pelaku pembakar kalender Bupati Lahat terdahulu di lantik menjadi PJS Kades.
Aksi masa Aliansi Rakyat Lahat Menggugat ini sedikit memanas karena masa mencoba ingin bertemu dengan Pj Bupati Lahat Muhammad Farid.
Namun sangat disayangkan suara rakyat tidak dapat di salurkan langsung karena PJ Bupati Lahat tidak menemui aksi masa di karenakan ada kegiatan bersama Kementrian Dalam Negeri.
Setelah melalui proses panjang akhirnya masa di terima oleh Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Sekertaris Daerah Chandra yang berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada Pj Bupati Lahat untuk di pertimbangan dan ditinjau kembali SK pengangkatan PJS Kades.
“Saya mewakili Pj Bupati Lahat serta pejabat terkait lainnya untuk itu hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada PJ Bupati Lahat,” Ungkapnya. (Agustin)
Lp:Nopri H
Leave a Reply