Semarang,29 November 2023, Kami dari FSPIP (Federasi Serikat Pekerja Indonesia) Bahwa dalam rangka Perjuangan Pengupahan pada Tahun 2024 yang akan di tetapkan oleh Bapak Nana Sudjana selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah maka kami buruh jawa tengah akan mengawal Penetapan UMK tahun 2024 dimana kenaikan Upah pada tahun 2024 kami Usulkan Naik sebesar 15 % dari UMK yang berjalan tahun 2023.
Bahwa kami berharap kepada Bapak Nana Sudjana selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah untuk bisa mentepakan Upah yang Layak dan berkeadilan, melihat di Provinsi Jawa Tengah Upahnya sangat tertinggal di banding Provinsi lainya, khususnya di Pulau Jawa, kami berharap untuk penetapan Upah Minimum Kab/Kota di tahun 2024 tidak menggunakan PP No. 51/2023 Tentang Pengupahan, karena tidak Relevan digunakan pada kondisi sekarang ini,
kebijakan pemerintah menaikan Harga Sembako atau kebutuhan Pokok yang mencapai 6 % sangat berpengaruh kepada perekonomian rakyat khususnya Buruh dan masyarakat Miskin, hal ini Memicu kenaikan harga – harga kebutuhan Pokok dan hal tersebut sangat memberatkan kami selaku Buruh di pabrik – pabrik maupun rakyat misikin, maka pada kesempatan ini kami berharap Bapak Nana Sudjana selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah , menetapkan menggunakan dasar UMK tahun 2023 + 15 %( Laju Inflasi 3% + Pertumbuhan Ekonomi 6% + Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok/Sembako 6 % )
DASAR HUKUM
1.Pancasila Sila ke-5 ( Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia )
2. UUD 1945
•Pasal 27 ayat 2 ( Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ).
•Pasal 28 D ayat 2 ( Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja )
3. Undang – Undang Nomor : .13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan
•Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
•Pasal 88 ayat 1 (Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan). Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. b. Pasal 89.
•Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
– upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
– upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
•Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
•Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
•Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
Pasal 88C
1)Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
2)Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
3)Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.
4)Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.
5)Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistic.
6)Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.
7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 88D
1)Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (21 dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.
2)Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
3)Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 88E
1)Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (21 berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
2)Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.
Berdasarkan dasar hukum diatas maka kami dari FSPIP (FEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA PERJUANGAN) menutut kepada Bapak Nana Sudjana selaku Pj. Gubernur Jawa Tengah Untuk menggunakan Formula kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15 % .sebagai Berikut :
1. Kota Semarang = Rp.3.519.401
2. Kabupaten Demak = Rp.3.082.484
3. Kabupaten Kendal = Rp.2.884.545
4. Kabupaten Semarang = Rp. 2.853.136
5. Kabupaten Kudus = Rp. 2.805.786
6. Kab.Cilacap = Rp. 2.740.554
7. Kota Pekalongan = Rp. 2.651.696
8. Kota Salatiga = Rp.2.626.807
9. Kabupaten Batang = Rp.2.624.330
10. Kabupaten Jepara = Rp.2.613.521
11. Kabupaten Pekalongan = Rp. 2.584.448
12. Kabupaten Magelang = Rp.2.572.294
13. Kabupaten Karanganyar = Rp. 2.538.607
14. Kota Surakarta = Rp.2.500.294
15. Kabupaten Boyolali = Rp.2.479.069
16. Kabupaten Klaten = Rp.2.475.171
17. Kota Tegal = Rp.2.466.764
18. Kabupaten Sukoharjo = Rp.2.458.985
19. Kabupaten Purbalinga = Rp.2.450.628
20. Kabupaten Banyumas = Rp. 2.435.843
21. Kabupaten Pati = Rp. 2.423.852
22. Kabupaten Tegal = Rp.2.422.174
23. Kabupaten Pemalang = Rp. 2.394.050
24. Kabupaten Wonosobo = Rp.2.387.640
25. Kota Magelang = Rp. 2.375.908
26. Kabupaten Kebumen = Rp. 2.350.487
27. Kabupaten Blora = Rp. 2.346.092
28. Kabupaten Purworejo = Rp. 2.341.274
29. Kabupaten Grobogan = Rp.2.334.004
30. Kab. Temanggung = Rp. 2.331.704
31. Kabupaten Brebes = Rp.2.321.663
32. Kabupaten Rembang = Rp.2.318.316
33. Kabupaten Sragen = Rp.2.265.004
34. Kabupaten Wonogiri = Rp.2.263.715
35. Kabupaten Banjarnegara = Rp. 2.251.896
Demikian Usulan Perhitungan yang kami sampaikan kepada Bapak Nana Sudjana Pj. Gubernur Jawa Tengah