Media selidikkasus.com muara Enim 08 Nov 2023
Mencermati fakta dengan adanya Dugaan praktek KKN dalam pembagian Proyek PL,Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sumatra selatan sangat berharap agar Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan pengawasan dalam hal bagi- bagi proyek di dua Dinas tersebut.
“Kami meminta Kejari Mura Enim untuk memantau Proyek PL tahun anggaran ( TA) 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota muara Enim dan Perkim.
Dugaan kami Sejumlah proyek penunjukan langsung ( PL) di Dinas PUPR Kota muara Enim sebanyak 109 Paket tahun 2023 sarat dengan KKN.
“Proyek PL tersebut dengan nilai di bawah Rp. 200.000.000 tapi terkesan tidak adanya pemberitahuan pengawasan independen sebagai sosial control publik, sebagaimana yang di atur oleh PP RI No. 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tipikor dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat serta mempedomani UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Aktivis Anti Korupsi ini kemudian menguraikan Bahwa peran aktif masyarakat sangat lah penting, terkait uang negara yang di kelola dinas tersebut, yang bersumber dari pajak rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan.
“Terkait dengan proyek PL tahun anggaran 2023 ini, di Dinas PUPR Kota muara Enim kami akan menyurati Bapak Kejari Muara Enim agar ikut serta memantau. Bahwa kuat dugaannya gratifikasi jual beli proyek PL di bawah Rp 200 juta hal ini sering menguntungkan oknum tertentu dan ini bukan barang baru, maka itu di minta penyidik Kejari monitor oknum yang mencari keuntungan dari uang negara tersebut
Lp.Nopri Hartono
Leave a Reply